Ringkasan Berita
- Anggota DPRD Mojokerto menekankan pentingnya kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperkuat UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Kolaborasi tersebut melibatkan Disperindag, Dinas Koperasi & UKM, Disbudporapar, dan Diskominfo.
- Terdapat empat pilar strategis Renstra yang dirumuskan, yaitu peningkatan kualitas produk dan standardisasi, penguatan kapasitas SDM dan akses pembiayaan, integrasi pariwisata dan ekonomi kreatif, serta digitalisasi dan pemasaran luas.
- Setiap dinas memiliki peran spesifik yang saling melengkapi: Disperindag fokus produksi dan pasar, Dinas Koperasi & UKM pada kelembagaan dan modal, Disbudporapar membuka etalase pariwisata, dan Diskominfo mendorong transformasi digital.
- DPRD Kabupaten Mojokerto Komisi II berkomitmen mengawal program melalui fungsi pengawasan dan penganggaran untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto, Hery Suyatnoko, menegaskan pentingnya langkah strategis yang komprehensif dalam menumbuhkembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Kabupaten Mojokerto.
Menurut Hery, langkah ini sangat penting, karena sektor UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah yang membutuhkan dukungan nyata melalui sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Diperlukan kolaborasi antarpihak, karena penguatan UMKM tidak bisa berjalan secara parsial. Seperti Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM, Disbudporapar, serta Diskominfo guna mencipatakan ekosistem usaha yang tangguh, modern, dan berdaya saing tinggi,” jelasnya, Rabu (2/9/2026).
Termasuk 4 pilar strategi untuk menumbuhkembangkan UMKM, Hery mengatakan, Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto telah merumuskan beberapa arah Rencana Strategis (Renstra) yang berfokus pada empat pilar utama pengembangan UMKM. di antaranya peningkatan kualitas produk dan standardisasi oleh Disperindag, yang mencakup pendampingan intensif terkait perizinan usaha, standarisasi mutu, pengemasan (packaging) yang menarik, hingga pembukaan akses bahan baku agar produk lokal mampu menembus pasar modern.
Kemudian penguatan kapasitas SDM dan akses pembiayaan oleh Dinas Koperasi dan UKM, yang mencakup pelatihan manajemen keuangan, tata kelola bisnis berbasis digital, serta fasilitasi kemudahan akses permodalan melalui sinergi dengan lembaga keuangan formal maupun program KUR.
Selanjutnya integrasi pariwisata dan ekonomi kreatif oleh Disbudporapar, yang mengintegrasikan produk UMKM (kuliner, kriya, dan fashion) ke dalam berbagai event pariwisata, pusat oleh-oleh, serta destinasi wisata unggulan di Kabupaten Mojokerto untuk memperluas pangsa pasar wisatawan.
Terakhir, digitalisasi dan pemasaran luas oleh Diskominfo, yakni mendorong transformasi digital UMKM melalui pelatihan digital marketing, pemanfaatan e-commerce, serta penyediaan infrastruktur internet dan branding daerah berbasis teknologi informasi.
Hery Suyatnoko juga menekankan bahwa masing-masing dinas memiliki peran krusial yang saling melengkapi dalam rantai pasok ekonomi kerakyatan.
“Kolaborasi adalah kunci. Dinas Perindustrian dan Perdagangan fokus pada produksi dan pasar. Selain itu, Dinas Koperasi dan UKM memperkuat kelembagaan dan modal, Disbudporapar membuka etalase melalui pariwisata, sementara Kominfo mempercepat digitalisasinya. Jika keempat pilar ini berjalan seirama, UMKM Mojokerto pasti naik kelas,” paparnya.
DPRD Kabupaten Mojokerto Komisi II berkomitmen untuk terus mengawal program-program kerakyatan ini melalui fungsi pengawasan dan penganggaran, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (ris/msn)
