GRESIK, BANGSAONLINE.com - Ketua LSM Lembaga Pemantau Birokrasi (LPB), Novantoro, menyoroti langkah Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, yang belum menggulirkan mutasi pejabat sejak dilantik pada 20 Februari 2025.
Terhitung lebih dari 1,5 tahun, belum ada penempatan pejabat baru di lingkungan Pemkab Gresik. Kondisi tersebut menyebabkan banyak posisi strategis dibiarkan kosong karena pejabat sebelumnya telah memasuki masa purna tugas.
"Saat ini di Pemkab Gresik banyak jabatan kosong baik jabatan kepala dinas (eselon II), Kabid (eselon III, maupun lurah (eselon IV)," kata Novan kepada BANGSAONLINE.com, Kamis (10/9/2026).
Guna menyiasati kekosongan tersebut, Gus Yani (sapaan akrab Bupati Gresik) menunjuk Pelaksana Tugas (Plt). Alhasil, banyak pejabat harus memikul tanggung jawab ganda yang berdampak pada kurang maksimalnya kinerja roda pemerintahan.
Novan mengibaratkan pemerintahan sebagai sebuah mesin penggerak besar. Apabila terdapat komponen penting yang dibiarkan kosong, mesin tersebut tetap dapat menyala namun kinerjanya dipastikan tidak akan optimal.
Posisi kosong yang diisi oleh pejabat Plt ini kini menjadi sorotan. Publik mendesak agar kepala daerah segera menunjuk pejabat definitif, agar proses pengambilan keputusan strategis dan pengawalan target pembangunan daerah bisa berjalan lancar.
Kendati demikian, Novan menyadari bahwa proses mutasi bukanlah hal yang sederhana. Terdapat berbagai faktor penentu seperti rekam jejak, kompetensi, serta arah kebijakan kepala daerah yang harus dipertimbangkan secara matang.
"Yang jadi perhatian publik juga saat ini bukan sekadar kapan mutasi, tetapi siapa pejabat yang siap membawa perubahan Gresik?," pungkasnya. (hud/mar)
