BANGKALAN, BANGSAONLINE.com – Hendri, petani tembakau asal Sumenep Madura menyampaikan pengalamannya yang berlika-liku. Ia menceritakan bahwa selama bertahun-tahun, tembakau menjadi sumber kecemasannya.
Bagaimana tidak, karena dibalik daun tembakau, ada biaya produksi, biaya yang tidak menentu, hingga persoalan pasar, yang membuat para petani tembakau untuk berpikir dua kali, antara mempertahankan, atau beralih ke tanaman lain.
“Harga yang tidak menentu dan persoalan pasar membuat sebagian petani memilih beralih ke tanaman lain,” kata Hendri kepada wartawan BANGSAONLINE, sembari memetik daun tembakau, Sabtu (19/9/2026).
Namun, berkat sosok H. Hairul Umam (Haji Her), seorang pebisnis tembakau yang juga asal Madura, harapan Hendri perlahan mulai tumbuh.
Sebelumnya, Hendri juga sempat beralih ke tanaman lain, ia mencoba menanam cabai rawit, terong, tomat, hingga sayuran lain. Namun hasilnya belum mampu memberikan pendapatan yang sebanding dengan biaya dan tenaga yang telah ia keluarkan.
Kehadiran H. Her, lanjut Hendri, turut membangkitkan gairah para petani di Madura, khususnya di Sumenep, sehingga para petani mulai beralih lagi ke tembakau.
Bahkan, saat ini dalam satu musim tanam, Hendri bisa memperoleh pendapatan hingga Rp50 juta.
“Sekarang bertani tembakau kembali menjanjikan. Anak-anak muda juga mulai melihat pertanian sebagai sesuatu yang bisa menghasilkan, memberikan masa depan,” ujar alumnus Sunan Kali Jaga tersebut.
Harga tembakau yang sebelumnya berkisar Rp20 hingga Rp30 ribu, kini bisa mencapai Rp50 ribu bahkan Rp80 ribu.
“Bagi kami, ini bukan hanya soal harga. Ada semangat yang kembali tumbuh untuk menggarap lahan,” katanya.
Meski demikian, Hendri menilai kebangkitan ekonomi petani harus berjalan beriringan dengan tata kelola industri yang baik.
Ia juga merespons apa yang di sampaikan dalam podcast Bocor Alus Tempo, berharap persoalan cukai juga dibuka secara transparan dan ditangani sesuai ketentuan. Hendri berharap Tempo juga berani mengungkap persoalan pabrik rokok besar di Indonesia.
Menurut Hendri, adanya informasi mengenai pembelian pita cukai bekas di wilayah Sumenep dengan harga sekitar Rp1.000, informasi tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut agar terang dan tidak menimbulkan spekulasi.
“Kalau petani dituntut jujur dan tertib, industri juga harus transparan. Jangan sampai persoalan cukai justru menjadi ruang yang tidak pernah terang,” ujarnya.
Fenomena tersebut disoroti Sekretaris Jenderal Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura (Bassra) sekaligus salah satu pendiri Paguyuban Pelopor Petani dan Pedagang Tembakau se-Madura (P4TM), KH Syafik Rofi’i yang menanggapi polemik pemberitaan Bocor Alus Tempo terkait persoalan cukai rokok Madura.
Menurut Syafik, persoalan rokok Madura seharusnya dilihat secara utuh. Bukan hanya dari sisi cukai, tetapi juga dari sisi kehidupan petani dan ekonomi masyarakat yang bergantung pada tembakau.
“Pemberitaan seharusnya berimbang, independen dan tidak tendensius. Kerja jurnalistik harus tetap berpedoman pada kode etik jurnalistik,” katanya.
Selain itu, lanjut Syafik, persoalan tembakau memiliki rantai ekonomi yang panjang. Ada petani, buruh tani, pedagang, pengusaha, hingga keluarga yang menggantungkan penghasilan dari komoditas tersebut.
Menurutnya, kehadiran P4TM yang dipimpin Haji Her ikut memberikan warna baru bagi petani tembakau Madura.
“Dulu banyak petani yang mengalami kerugian karena harga tembakau tidak menentu. Sekarang petani memiliki harapan baru,” ujarnya.
Komentar juga datang dari Rektor Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Prof. Syafi. Sebagai anak petani, ia juga merasakan dulu daun tembakau adalah daun kecemasan, karena harga tembakau di tentukan oleh pabrik produsen rokok besar. Para petani selalu cemas antara untung atau rugi, sekarang petani tembakau sudah mulai berubah.
“Kalau sebelumnya daun tembakau menjadi kecemasan, sekarang bisa menjadi daun emas,” ujarnya.
Menurut Prof. Syafi, keuntungan dalam dunia usaha merupakan hal yang wajar. Namun, aktivitas ekonomi akan memiliki dampak yang lebih besar apabila keuntungan tersebut juga menciptakan manfaat bagi petani yang berada di bagian hulu.
Karena itu, lanjut Prof. Syafi, pemerintah dinilai perlu melihat industri rokok lokal tidak semata dari sisi penerimaan cukai, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem ekonomi masyarakat Madura.
“Pemerintah perlu memberikan edukasi dan pendampingan kepada pengusaha rokok lokal agar mereka bisa mengelola perusahaan secara baik dan memenuhi ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembinaan terhadap industri rokok lokal perlu mempertimbangkan karakteristik dan skala usaha model kelas Madura. Jangan sampai membangun industri seperti perusahaan raksasa rokok nusantara.
“Dengan demikian, penegakan aturan tetap berjalan, sementara ruang bagi pelaku usaha untuk berkembang juga tetap terbuka,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, di balik selembar daun tembakau terdapat kehidupan petani, buruh, pedagang, pengusaha dan keluarga yang ikut menggantungkan harapan.
Karena itu, polemik tentang tembakau semestinya tidak berhenti pada saling menyalahkan. Yang lebih penting adalah membangun ekosistem yang legal, transparan, sehat dan berkeadilan, sehingga aturan tetap tegak, industri dapat tumbuh, dan petani tetap memiliki masa depan.
“Sebab, bagi petani Madura, ketika daun tembakau kembali bernilai, yang tumbuh bukan hanya tanaman di ladang, tetapi juga harapan di tengah keluarga mereka,” pungkasnya. (uzi/msn)
