SURABAYA, BANGSAONLINE.com – Hilyatun Nuha, lulusan Program Doktor Departemen Teknik Sistem dan Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menginovasikan Reverse Logistics Network berbasis kolaborasi. Inovasi ini dirancang oleh Hilyatun menyusul timbulan sampah plastic jenis Polyethylene Terephthalate (PET) dari botol minuman yang kini menumpuk di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) tanpa proses daur ulang.
Ia menjelaskan, sekitar 88,17 persen sampah plastik di Pulau Jawa masih berakhir di TPA. Padahal, pengelolaan sampah botol PET memiliki potensi besar untuk mendukung rantai pasok berkelanjutan dan ekonomi sirkular.
“Masalah penumpukan ini dipicu oleh lemahnya integrasi pengumpulan dari skala rumah tangga,” katanya, Selasa (13/10/2026).
Lebih lanjut, Hilya, sapaannya, merancang dan membandingkan tiga skema pemodelan matematika kuantitatif secara bertahap. Tiga skema tersebut meliputi model konvensional, model integrasi masyarakat dan pemerintah, hingga puncaknya melahirkan skema kolaborasi antar-kolektor sampah melalui konsep endogenous cost sharing.
“Kebaharuan skema ketiga terletak pada pembagian biaya simpan antara bank sampah dan dinas lingkungan,” jelasnya.
Perbandingan antar-skema dalam riset membuktikan keunggulan skema kolaborasi tersebut. Pada skema integrasi tanpa kolaborasi, sampah PET yang tak terangkut masih berada di angka 21 persen, sedangkan pada skema kolaborasi angka tersebut berhasil ditekan menjadi nol persen.
“Penerapan skema kolaborasi ini juga memangkas biaya lingkungan dari Rp 1,813 miliar menjadi Rp 0,182 miliar,” ungkapnya.
Kualitas dan kebaharuan disertasi milik perempuan yang menghabiskan masa studinya di ITS ini juga berhasil menembus jurnal internasional bereputasi tinggi Supply Chain Analytics terbitan Elsevier. Selain dekat dengan kondisi praktis di lapangan, model matematika yang dibangun menggunakan software yang mudah diakses.
“Seluruh proses optimasi kami jalankan menggunakan perangkat lunak yang bisa diakses siapa saja,” pungkasnya.
Melalui pencapaian ini, Hilya berharap pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dapat terus memperbanyak fasilitas pengumpulan sampah terpadu serta memberikan insentif langsung bagi industri daur ulang. (msn)
