Dukung Data Perlinsos dan Bansos, Pemkab Kediri Genjot Aktivasi IKD

KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung percepatan digitalisasi data perlindungan sosial (Perlinsos) di Bumi Panjalu.

Upaya tersebut dilakukan melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga yang melibatkan masyarakat sebagai agen Perlinsos setelah melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Bupati Kediri menyebut, keterlibatan masyarakat dalam pendataan menjadi langkah penting untuk memastikan program bantuan sosial (bansos) diterima oleh warga yang benar-benar berhak. Keberadaan agen Perlinsos di lingkungan sekitar dinilai dapat membantu memvalidasi kondisi sosial ekonomi penerima manfaat.

"Saya rasa gerakan peduli tetangga ini sangat baik, karena tetangga ini bisa tahu kondisi warga layak menerima bansos atau tidak," katanya, Selasa (13/10/2026).

Ia berharap digitalisasi data Perlinsos mampu meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bansos. Selain itu, masyarakat yang tergolong miskin namun belum tercatat sebagai penerima bantuan dapat diusulkan melalui agen Perlinsos yang bertugas di masing-masing wilayah.

Untuk mendukung program tersebut, Pemkab Kediri mempercepat aktivasi IKD, terutama bagi warga yang akan berperan sebagai agen Perlinsos. Aktivasi IKD menjadi salah satu syarat dalam mendukung pengelolaan data perlindungan sosial secara digital.

Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kediri, Wirawan, mengatakan pihaknya mengoptimalkan 28 titik layanan administrasi kependudukan untuk mempercepat aktivasi IKD. Selain itu, layanan jemput bola juga dilakukan dengan mendatangi desa-desa.

Pada September 2026, Disdukcapil Kabupaten Kediir telah melaksanakan aktivasi IKD di 20 desa di Kecamatan Mojo dan berhasil melayani lebih dari 4.000 warga. Program serupa kemudian dilanjutkan pada Oktober 2026 di sejumlah desa di Kecamatan Ngancar, Kayen Kidul, dan Wates.

"Dalam rangka mendukung program Perlinsos ini kita juga turun ke desa-desa melakukan percepatan aktivasi IKD," ucap Wirawan.

Selain melalui layanan desa dan titik pelayanan kependudukan, Disdukcapil Kabupaten Kediri juga menggandeng sejumlah instansi untuk memperluas cakupan aktivasi IKD.

Salah satunya dilakukan bersama Dinas Sosial (Dinsos) dan Polres Kediri melalui pelayanan aktivasi IKD, sekaligus pendaftaran agen Perlinsos kepada 388 anggota Polres Kediri pada 2 dan 5 Oktober 2026.

Secara terpisah, Kepala Dinsos Kabupaten Kediri, Subur Widono, menyebut digitalisasi Perlinsos membuka peluang lebih luas bagi masyarakat untuk ikut berperan dalam mengusulkan warga yang membutuhkan bantuan sosial.

Agen Perlinsos dapat berasal dari unsur TNI, Polri, ASN, pemerintah desa, RT/RW, hingga masyarakat umum. Dari kebutuhan 3.725 agen Perlinsos di Kabupaten Kediri, sebanyak 3.637 orang telah terdaftar hingga saat ini.

Para agen tersebut tidak hanya bertugas mendukung digitalisasi data penerima bantuan sosial, tetapi juga melakukan pendataan terhadap kelompok rentan dan warga yang berpotensi membutuhkan bantuan.

"Sasaran agen Perlinsos ini selain melakukan digitalisasi data Perlinsos bagi KPM bansos, tetapi juga mereka kelompok rentan maupun warga yang dirasa memang memerlukan bansos," kata Subur.

Berdasarkan data Dinsos Kabupaten Kediri, dari total 615.926 kepala keluarga (KK) di Kabupaten Kediri, sebanyak 122.393 KK tercatat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 20.538 KK telah masuk dalam sistem data Perlinsos. Kepala Dinsos Kabupaten Kediri berujar, "Target kita akhir tahun ini setidaknya 122.393 KK yang sebelumnya telah tercatat sebagai KPM bansos bisa selesai dilakukan digitalisasi data Perlinsos." (uji/mar)