JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi memperluas jangkauan layanan perlindungan buruh dengan meluncurkan Desk Ketenagakerjaan di 35 satuan kewilayahan yang bernaung di bawah 14 Kepolisian Daerah (Polda).
Peresmian fasilitas terpadu ini dipusatkan di Markas Polres Jombang, Jawa Timur, pada Sabtu (17/10/2026).
Langkah strategis ini dirancang untuk memberikan akses keadilan yang lebih cepat dan mudah bagi para pekerja yang menghadapi perselisihan hubungan industrial, seperti persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sengketa gaji, hingga tuntutan hak pesangon.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan bahwa peluncuran layanan ini merupakan bukti konkret hadirnya negara dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak kaum buruh di Tanah Air.
"Langkah ini sangat strategis sekaligus menjadi wujud nyata komitmen kami dalam menegakkan dan melindungi hak-hak para pekerja di Indonesia," tegas Jenderal Suyudi saat konferensi pers.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolri membeberkan bahwa sepanjang kurun waktu 2025 hingga Oktober 2026, jajaran Polri berhasil memfasilitasi penyerapan kembali 10.973 tenaga kerja ke dunia kerja melalui peran Desk Ketenagakerjaan.
Selain itu, Polri juga mengawal pemenuhan hak-hak finansial buruh dengan total nilai yang diselamatkan mencapai Rp70,28 miliar.
Jenderal Suyudi menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak buruh dan keberlanjutan iklim usaha. Oleh karena itu, sinergi yang solid antara pemerintah, pelaku industri, serta organisasi serikat pekerja menjadi kunci utama.
Model pelayanan di Polres Jombang ini diharapkan dapat direplikasi oleh Polres lain di seluruh Indonesia.
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kepolisian. Menurutnya, gagasan pembentukan Desk Ketenagakerjaan di tingkat kewilayahan ini baru dibahas seminggu sebelumnya dan berhasil dieksekusi hanya dalam kurun waktu delapan hari.
Andi Gani menilai keberadaan unit khusus ini terbukti memangkas birokrasi dan mempercepat penyelesaian sengketa. Ia mencontohkan keberhasilan Desk Ketenagakerjaan Bareskrim Polri yang mampu menuntaskan kasus mangkrak selama bertahun-tahun hanya dalam hitungan hari.
"Harapan besar kami, kemitraan dan sinergi antara Polri dan elemen buruh akan terus terjalin erat di bawah kepemimpinan Bapak Kapolri," ungkap Andi Gani.
Usai peresmian, rombongan dijadwalkan melanjutkan agenda dengan mengunjungi Museum Ibu Marsinah simbol perjuangan buruh Indonesia yang sebelumnya telah diresmikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Dengan beroperasinya Desk Ketenagakerjaan di berbagai daerah ini, para pekerja kini memiliki wadah resmi dan responsif untuk memperjuangkan hak-haknya demi terciptanya iklim kerja yang adil dan harmonis. (aan/msn)
