KOTA MALANG, BANGSAONLINE - Gubernur Khofifah menyalurkan BBM gratis kepada 100 pengemudi ojek online (ojol) di Kota Malang pada Sabtu (17/10/2026) malam. Kegiatan yang digelar di SPBU 54.651.73 Jalan Ciliwung, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, itu menjadi bagian dari peringatan Hari Jadi ke-81 Jawa Timur.
Dalam kegiatan tersebut, total 300 liter BBM dibagikan kepada para pengemudi ojol. Masing-masing penerima memperoleh 3 liter BBM gratis sebagai bentuk dukungan Pemprov Jatim terhadap pekerja sektor informal yang mengandalkan kendaraan bermotor untuk mencari nafkah.
Khofifah mengatakan, bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan biaya operasional para pengemudi. Di saat yang sama, pemerintah juga terus memantau perkembangan distribusi BBM di sejumlah daerah, termasuk antrean yang terjadi di beberapa SPBU di Kota Malang.
Menurut Khofifah, hasil koordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga menunjukkan bahwa stok BBM di Jawa Timur hingga 31 Oktober 2026 berada dalam kondisi aman. Kendati demikian, ketersediaan stok harus diikuti distribusi yang tepat agar pasokan dapat diterima masyarakat sesuai kebutuhan di masing-masing wilayah.
“Pemprov Jatim sudah dua kali melakukan rapat koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga, mulai dari persoalan antrean panjang di Jember, kemudian Bondowoso, hingga Malang. Berdasarkan data stok dari Pertamina, sebetulnya tercatat aman,” kata Khofifah.
Ia menjelaskan, dalam rapat koordinasi tersebut diperoleh informasi bahwa kapal pengangkut BBM impor telah tiba di Pelabuhan Tanjung Perak. Sementara kapal berikutnya dijadwalkan datang pada 25 Oktober sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan pasokan energi di Jawa Timur.
Khofifah menegaskan, distribusi BBM harus mengacu pada data kebutuhan yang dimiliki Pertamina di setiap wilayah. Menurutnya, penyaluran yang proporsional menjadi faktor penting agar masyarakat dapat memperoleh bahan bakar sesuai kebutuhannya.
“Harapan kita, masing-masing SPBU di Jawa Timur mendistribusikan BBM sesuai proporsi. Kebutuhan itu sebenarnya sudah ada datanya di Pertamina. Jadi, mari kita bersama-sama memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi sesuai porsinya,” paparnya.
Lebih lanjut, Khofifah mengungkapkan bahwa berdasarkan penjelasan Pertamina Patra Niaga, pasokan ke sejumlah SPBU di Malang bahkan telah melebihi kuota yang tercatat.
Karena itu, apabila antrean panjang masih terjadi, diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk mengetahui kondisi riil di lapangan, baik dari sisi distribusi maupun peningkatan kebutuhan masyarakat.
Menurut dia, karakter Kota Malang sebagai kota pendidikan dan tujuan wisata dapat memengaruhi tingkat konsumsi BBM. Mobilitas mahasiswa, wisatawan, dan masyarakat pada periode tertentu menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam penyesuaian pasokan.
Selain itu, Khofifah mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan. Ia menilai praktik panic buying maupun dugaan penyelewengan dapat memperpanjang antrean dan menghambat akses masyarakat lain terhadap bahan bakar.
“Kita harus menghindari panic buying. Apalagi jika ada indikasi membeli menggunakan tangki yang lebih besar, kemudian BBM-nya disedot atau dijual kembali di jalan. Ini perlu menjadi perhatian bersama,” ucapnya.
Untuk mengantisipasi penyalahgunaan, Pemprov Jatim juga berkoordinasi dengan aparat kepolisian. Pengawasan dilakukan guna memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan masyarakat, khususnya untuk jenis Pertalite dan solar.
“Pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat mendapatkan BBM sesuai kebutuhannya. Karena itu, distribusi harus dikawal, data kebutuhan harus menjadi dasar, dan kita bersama-sama mencegah adanya pembelian berlebihan maupun penyelewengan di lapangan,” kata Khofifah.
Ia menegaskan, kelancaran pasokan BBM memerlukan kerja sama antara pemerintah, Pertamina Patra Niaga, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Menurutnya, distribusi berbasis data, pengawasan yang efektif, serta perilaku konsumsi yang wajar menjadi kunci untuk menjaga ketersediaan BBM di Jawa Timur.
“Dalam momentum Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, upaya tersebut sejalan dengan semangat Jatim Unggul, Maju Berkelanjutan, yakni memastikan pelayanan dan kebijakan pemerintah dapat menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi di berbagai daerah,” pungkasnya. (dev/mar)
