JAKARTA,BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak mendatangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI untuk meminta kepastian pasokan serta percepatan distribusi bahan bakar minyak (BBM), khususnya Biosolar dan Pertalite, di Jawa Timur.
Dalam pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM RI Ahmad Erani Yustika di Gedung Chairul Saleh, Jakarta, Selasa (20/10/2026), Khofifah meminta agar ketersediaan BBM dipastikan hingga tingkat stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Langkah ini dilakukan menyusul antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di kabupaten/kota di Jawa Timur.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman, Wakil Direktur Utama II PT Pertamina Patra Niaga Surya Tri Harto, serta jajaran PT Pertamina Patra Niaga.
Khofifah menyebut, kepastian stok di depo atau terminal BBM tetap diimbangi dengan kelancaran distribusi hingga ke SPBU agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Menurutnya, pemetaan kondisi pasokan secara menyeluruh diperlukan, disertai langkah cepat untuk mengatasi kendala distribusi di lapangan.
"Saya bersama Mas Emil ini sebetulnya ingin mendapatkan penjelasan dan kepastian bahwa pasokan BBM, terutama Biosolar dan Pertalite aman sampai di SPBU. Jika stok kita aman, mohon ketersedian dan distribusi juga harapannya semua betul-betul lancar dan aman," ujar Khofifah.
Ia menekankan, ketersediaan BBM menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran aktivitas masyarakat dan pergerakan ekonomi. Jawa Timur memiliki posisi strategis sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional sekaligus simpul distribusi barang dan jasa ke berbagai wilayah, termasuk kawasan Indonesia timur.
Menurut Khofifah, gangguan distribusi BBM, terutama Biosolar, berpotensi memengaruhi berbagai sektor, mulai dari transportasi, distribusi logistik, kegiatan usaha, hingga aktivitas nelayan. Karena itu, ia mendorong agar persoalan tersebut segera ditangani secara terkoordinasi oleh pemerintah pusat, Pemprov Jatim, dan Pertamina.
"Jadi misalnya kalau sampai Biosolar itu susah di SPBU, maka dampaknya akan sangat terasa bahkan sampai ke nelayan," ungkapnya.
Khofifah menambahkan, kepastian pasokan BBM tidak cukup hanya dilihat dari ketersediaan stok secara keseluruhan. Pengawasan juga harus menjangkau kondisi nyata di lapangan untuk memastikan BBM benar-benar tersedia dan dapat diakses masyarakat di setiap SPBU.
Ia mengungkapkan, masih ditemukan papan pengumuman di SPBU yang menyatakan bahwa Solar sedang dalam perjalanan. Kondisi tersebut perlu ditelusuri, terutama jika data menunjukkan stok masih tersedia. Oleh karena itu, pemantauan distribusi secara digital perlu disertai pengecekan langsung agar kendala di lapangan dapat segera diketahui dan ditangani.
Selain mempercepat distribusi, Khofifah meminta dukungan Kementerian ESDM dan Pertamina Patra Niaga untuk memperketat pengawasan serta menindak tegas dugaan penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi.
Langkah ini dinilai penting untuk mencegah penimbunan maupun pembelian dalam jumlah besar yang berpotensi disalahgunakan.
Khofifah juga mengusulkan penambahan tim pengawasan untuk memantau jalur distribusi BBM secara langsung.
Menurutnya, pengawasan perlu menjangkau dugaan praktik pembelian menggunakan tangki berkapasitas besar yang kemudian dipindahkan atau dibagi di tengah perjalanan.
Di sisi lain, Khofifah memahami adanya kemungkinan kendala teknis dalam rantai pasok, seperti pengiriman kapal tanker maupun penyesuaian kuota pada tahapan tertentu.
Namun, ia menekankan pentingnya informasi terkini dan sesuai kondisi riil mengenai penyebab kendala agar pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan yang akurat kepada masyarakat.
Menurutnya, informasi yang jelas dan terkoordinasi diperlukan untuk mencegah kesimpangsiuran sekaligus menjaga situasi tetap kondusif.
"Apalagi yang mungkin menjadi kendala-kendala di lapangan, sehingga kita bisa menyampaikan informasi kepada publik yang dapat menjadi peneduh. Pokoknya, kita ingin kondisi Jawa Timur tetap kondusif," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM RI Ahmad Erani Yustika menyatakan dukungannya terhadap koordinasi yang dilakukan Khofifah dan Emil untuk mengatasi antrean serta memastikan distribusi BBM di Jawa Timur berjalan lebih lancar.
Ia mengatakan, Kementerian ESDM telah berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Pertamina untuk memastikan kecukupan pasokan tidak hanya di terminal BBM atau depo, tetapi juga di setiap SPBU.
“Sesuai pembahasan dengan Ibu Gubernur, kami telah berkoordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina untuk memastikan bukan hanya stok di Fuel Terminal atau depo, tetapi di masing-masing SPBU harus segera dalam keadaan aman dan memadai,” katanya.
Sebagai bagian dari percepatan penanganan, sejumlah langkah disiapkan. Upaya tersebut meliputi penambahan pasokan melalui kapal ke berbagai depo di Jawa Timur, pengerahan tambahan 21 unit mobil tangki melalui skema spot charter, serta penambahan jam operasional depo hingga 24 jam.
Langkah-langkah tersebut ditujukan untuk memperluas jangkauan pelayanan, mempercepat pemulihan distribusi, dan memastikan pengiriman BBM ke SPBU berlangsung lebih cepat.
Ahmad Erani juga menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Pemprov Jatim dan Pertamina serta memberikan informasi terbaru mengenai perkembangan distribusi BBM di daerah.
“Kami siap bekerja sama penuh dengan Pemprov Jatim, didukung Pertamina, untuk memastikan dalam waktu dekat stok di seluruh SPBU di Jatim kembali aman,” pungkasnya. (dev/van)
