KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Pemkot Kediri terus mendorong penguatan kualitas data profil kelurahan sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pelayanan publik.
Upaya tersebut dilakukan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Profil Kelurahan Kota Kediri Tahun Anggaran 2026 yang dibuka Wakil Wali Kota Kediri, Qowimuddin Thoha atau yang akrab disapa Gus Qowim, Rabu (21/10/2026).
Kegiatan itu diikuti pejabat yang membidangi data profil kelurahan beserta operator, serta kepala seksi pemerintahan dan pelayanan bersama operator di tingkat kelurahan.
Bimtek digelar untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data sehingga mampu mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Dalam sambutannya, Gus Qowim menegaskan data profil kelurahan yang akurat dan mutakhir merupakan instrumen penting dalam memetakan potensi wilayah serta kebutuhan masyarakat. Data ini juga menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pembangunan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007.
Berdasarkan data aplikasi Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) per 1 Oktober 2026, sebanyak 10 dari 46 kelurahan di Kota Kediri berstatus Swasembada atau maju dan mandiri, 31 kelurahan berstatus Swakarsa atau berkembang, serta lima kelurahan masih berstatus Swadaya.
Menurut Gus Qowim, komposisi tersebut menunjukkan bahwa penggalian data dinamis di sejumlah kelurahan, khususnya yang berstatus Swakarsa dan Swadaya, masih perlu ditingkatkan. Akibatnya, data yang tersedia belum sepenuhnya menggambarkan kondisi dan potensi riil di lapangan.
Ia juga mengakui pengelolaan data profil kelurahan masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari perbedaan kompetensi aparatur, ketidakseragaman pemahaman teknis, hingga rotasi dan mutasi pegawai yang memengaruhi keberlanjutan pengelolaan data.
“Bimbingan teknis ini merupakan bentuk intervensi strategis yang mutlak diperlukan. Kegiatan ini bukan sekadar formalitas pemenuhan regulasi, melainkan wadah krusial untuk menyamakan persepsi, meningkatkan keterampilan teknis, dan memperkuat kapasitas aparatur sipil kita di garis depan pelayanan data,” urai Gus Qowim.
Ia mengajak seluruh OPD dan pemerintah kecamatan untuk memperkuat koordinasi dalam mendukung pengelolaan data kelurahan. Menurut dia, data yang valid dan terbarukan akan memudahkan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat.
Gus Qowim juga meminta peserta memanfaatkan bimtek sebagai sarana memperdalam pemahaman teknis sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi dalam proses pengelolaan data.
Narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur turut dihadirkan untuk memberikan pendampingan. Setelah mengikuti bimtek, peserta diharapkan dapat melakukan pemutakhiran data secara berkala dan lebih cermat sehingga perkembangan serta potensi masyarakat di setiap kelurahan dapat terdokumentasi dengan baik melalui aplikasi Prodeskel.
“Saya juga berpesan agar operator di tingkat kecamatan dan kelurahan terus menjalin komunikasi serta berbagi pengetahuan. Dengan begitu, pengelolaan data dapat berjalan secara berkelanjutan. Mudah-mudahan, ikhtiar kita bersama ini dapat mewujudkan data profil kelurahan yang semakin akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan,” paparnya. (uji/mar)
