TULUNGAGUNG,BANGSAONLINE.com - Desa Jabalsari, Kecamatan Sumbergempol mendapat dukungan sarana dan prasarana Posyandu dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur setelah meraih peringkat pertama dalam penilaian kinerja percepatan penurunan stunting tingkat nasional pada 2025.
Penguatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan masyarakat sekaligus mendukung target Desa Jabalsari mencapai zero stunting pada 2027. Kini, Posyandu tidak hanya berfokus pada kesehatan, tetapi juga mendukung pemenuhan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Dukungan sarana dan prasarana itu diserahkan melalui kegiatan peningkatan layanan Posyandu enam bidang SPM Provinsi Jawa Timur Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di ruang pertemuan SDN 3 Jabalsari, Kecamatan Sumbergempol, Sabtu (24/10/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur Ir. Budi Sarwoto, M.M., Kepala Bidang Kemasyarakatan Desa DPMD Jawa Timur, Sekretaris DPMD Kabupaten Tulungagung, Camat Sumbergempol, Kepala Desa Jabalsari Mahmudi, serta jajaran kader Posyandu setempat.
Bagi Desa Jabalsari, dukungan tersebut dinilai penting untuk memperkuat pelayanan masyarakat. Bertambahnya cakupan layanan membutuhkan kesiapan sumber daya manusia dan sarana pendukung yang memadai. Di tengah keterbatasan anggaran desa, bantuan fasilitas diharapkan membantu kader menjalankan tugas secara optimal.
Kepala DPMD Provinsi Jawa Timur Budi Sarwoto mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas prestasi Desa Jabalsari yang berhasil mengharumkan nama Jawa Timur di tingkat nasional.
Pada 8 Oktober 2025, Desa Jabalsari meraih peringkat pertama kategori Desa Berkinerja Baik Regional 1 dalam Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting. Penghargaan tingkat nasional tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta.
“Ini adalah prestasi yang sangat membanggakan mewakili Jawa Timur di tingkat nasional. Untuk itu, di tahun ini kami ingin mengapresiasi Desa Jabalsari dengan memberikan dukungan penguatan bagi Posyandu,” ujar Budi Sarwoto usai menyalurkan bantuan sarpras ke Posyandu setempat.
Menurut Budi, penguatan Posyandu diperlukan karena peran lembaga kemasyarakatan desa tersebut kini tidak lagi terbatas pada pelayanan kesehatan.
Cakupan tugasnya berkembang menjadi enam bidang SPM, meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat (Trantibumlinmas), serta sosial.
Perluasan cakupan pelayanan tersebut membuat kebutuhan operasional Posyandu semakin besar. Karena itu, pemerintah desa perlu menyiapkan dukungan yang memadai agar pelayanan pada berbagai bidang tersebut dapat berjalan optimal.
“Kita tahu bahwa kelembagaan Posyandu kan baru. Sebagai lembaga kemasyarakatan desa, sebelumnya hanya menangani bidang kesehatan. Untuk itu, kita menyadari bahwa pendanaan kegiatan Posyandu tidak sedikit, apalagi sekarang cakupan pelayanan di Posyandu bertambah menjadi enam bidang pelayanan dasar (SPM),” jelasnya.
Budi juga menyoroti keterbatasan anggaran yang dihadapi pemerintah desa. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam mengoptimalkan kegiatan Posyandu, terutama ketika kebutuhan pelayanan terus bertambah.
“Kita tahu anggaran terbatas untuk memaksimalkan kegiatan Posyandu ini, dan ini tentunya berat bagi desa karena dana desanya menurun. Oleh karena itu, kami merasa terpanggil sekadar memberikan bantuan sarana dan prasarana yang nantinya digunakan untuk mengoptimalkan layanan Posyandu enam SPM ini di tingkat desa,” katanya.
Bantuan yang disalurkan kepada Desa Jabalsari meliputi kursi roda, tenda pelayanan, rompi kader Posyandu, laptop, serta handy talkie (HT) atau perangkat komunikasi dua arah portabel.
Berbagai sarana tersebut diharapkan dapat menunjang pelayanan di lapangan. Tenda dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pelayanan, kursi roda membantu mobilitas penerima layanan, sedangkan laptop dan perangkat komunikasi diharapkan memperkuat koordinasi serta mendukung pemanfaatan teknologi digital.
“Tidak banyak yang kita berikan, seperti perangkat laptop, HT, kursi roda dan tenda layanan. Tapi apa yang kita berikan ini minimal bisa mendukung kinerja serta layanan dari Posyandu di tingkat Desa Jabalsari. Silakan dirawat dengan baik dan digunakan sebagaimana mestinya,” tegas Budi.
Selain bantuan sarana, Budi menekankan pentingnya peran kader Posyandu sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat.
Kader dinilai memahami kondisi di lapangan sehingga dapat menjadi penghubung antara warga, pemerintah desa, dan instansi terkait.
“Kepada para kader tetap semangat memberikan layanan yang baik. Karena kader Posyandu paling tahu kondisi di lapangan dan kalian dapat menjadi penghubung atau jembatan menyampaikan ke instansi terkait dengan permasalahan yang ada di desa masing-masing. Dengan adanya sarana dan prasarana ini dapat mempercepat layanan digitalisasi dengan baik,” ungkapnya.
Budi menjelaskan, bantuan serupa juga diberikan kepada delapan desa lainnya di sejumlah kabupaten di Jawa Timur. Selain dua desa di Kabupaten Ngawi, penerima bantuan berasal dari Kabupaten Trenggalek, Pamekasan, Malang, Mojokerto, dan Sidoarjo. Desa-desa tersebut menerima apresiasi atas prestasi di tingkat provinsi pada periode 2024–2025.
“Mereka adalah desa-desa yang meraih prestasi sejak tahun 2024 hingga 2025 tingkat provinsi, sehingga kami juga memberikan apresiasi yang serupa,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Desa Jabalsari Mahmudi menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Jawa Timur atas bantuan yang diberikan. Ia berharap dukungan tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan Posyandu sekaligus memperkuat upaya desa dalam menjalankan program percepatan penurunan stunting.
“Terima kasih atas bantuan yang kami terima untuk Posyandu kami. Ke depannya, pelayanan di Posyandu dalam program percepatan penurunan stunting dapat berjalan dengan maksimal sesuai rencana dan lancar,” ujar Mahmudi.
Mahmudi mengakui, penanganan stunting masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di desanya. Karena itu, target zero stunting pada 2027 diharapkan dapat tercapai melalui upaya berkelanjutan dan dukungan berbagai pihak.
“Di desa kami, saya melaporkan bahwasanya di tahun 2026 ini masih ada satu tugas yang harus segera diselesaikan karena masih ada stunting. Semoga di tahun 2027 kita dapat mencapai zero stunting,” pungkasnya. (fer/van)
