TUBAN, BANGSAONLINE.com - Puluhan nelayan Desa Kradenan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, resmi menggelar deklarasi mendukung program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di balai desa setempat, Minggu (25/10/2026).
Aksi deklarasi tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi warga pesisir yang sangat membutuhkan infrastruktur penunjang, khususnya fasilitas tambat labuh perahu yang layak. Minimnya sarana penambat membuat perahu nelayan rawan rusak diterjang gelombang tinggi dan cuaca buruk.
"Kegiatan ini menjadi bentuk aspirasi nelayan yang berharap pembangunan sarana dan prasarana perikanan di wilayah ini segera direalisasikan," kata Ketua Rukun Nelayan Desa Kradenan, Wiji.
Wiji menjelaskan, deklarasi ini dipicu oleh belum adanya kepastian waktu pelaksanaan program KNMP di desa mereka. Padahal, lokasi tersebut sudah berulang kali disurvei oleh tim dari pemerintah kabupaten maupun provinsi.
"Kami sudah lama menunggu, dan desa ini sudah beberapa kali ada survei dari kabupaten maupun provinsi. Tapi kami masih menunggu kejelasan. Harapan kami, melalui deklarasi ini, aspirasi nelayan bisa didengar oleh Bupati Tuban, Mas Lindra, hingga Presiden Prabowo," bebernya.
Mewakili pengurus nelayan dari wilayah barat, tengah, dan timur Desa Kradenan, sekitar 35 perwakilan nelayan hadir menyuarakan harapan agar program prioritas tersebut segera dieksekusi.
Kebutuhan akan program KNMP di Desa Kradenan terbilang mendesak. Selain menghadapi faktor ketidakpastian cuaca dalam empat tahun terakhir, nelayan terus merugi akibat kerusakan armada perahu yang diparkir tanpa pelindung memadai.
"Salah satu persoalan utama di sini adalah belum tersedianya fasilitas tambat labuh perahu yang memadai. Apalagi sekitar empat tahun terakhir, kondisi cuaca semakin sulit diprediksi. Karena fasilitas tambat labuh belum memenuhi standar, setiap tahun banyak perahu yang rusak," ucap Wiji.
Tak hanya keterbatasan infrastruktur, para nelayan kecil yang mengandalkan alat tangkap ramah lingkungan seperti bubu rajungan juga mengeluhkan kemerosotan hasil tangkapan dalam dua tahun terakhir. Kondisi ini diperparah oleh maraknya penggunaan alat tangkap terlarang, seperti trawl mini atau yang biasa disebut warga setempat sebagai ceker.
"Kami berharap pemerintah memperhatikan persoalan ini dan menindak penggunaan alat tangkap yang dilarang, sehingga nelayan kecil yang menggunakan alat tangkap ramah lingkungan bisa tetap mendapatkan hasil yang layak," pinta Wiji.
Ia berharap program KNMP ke depan tidak hanya menyentuh fisik infrastruktur, melainkan turut meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga pesisir secara menyeluruh. Beberapa fasilitas vital yang diharapkan terealisasi antara lain pembangunan dermaga tambat labuh serta perluasan area pasar ikan lokal.
"Pasar ikan di Desa Kradenan saat ini masih membutuhkan perluasan agar aktivitas jual beli hasil laut dapat berlangsung lebih nyaman. Fasilitas yang lebih baik juga diharapkan membantu para pedagang ikan, khususnya perempuan yang menggantungkan penghasilan dari penjualan hasil tangkapan nelayan," pungkasnya. (wan/rev)
