MADIUN, BANGSAONLINE.com - Perum BULOG memperketat pengawasan distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menyusul dugaan penyalahgunaan oleh oknum mitra penyalur di wilayah Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.
Langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab BULOG dalam menjaga integritas pelaksanaan penugasan pemerintah, sekaligus memastikan beras SPHP dapat diterima masyarakat sesuai peruntukannya.
Upaya penertiban dilakukan melalui penguatan pengawasan dan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi beras SPHP.
Langkah ini difokuskan untuk memastikan program stabilisasi pangan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Keseriusan tersebut diwujudkan melalui penguatan pengawasan internal serta evaluasi pelaksanaan distribusi beras SPHP, terutama pada jalur penyaluran yang berpotensi mengalami penyimpangan. Pembenahan tata kelola distribusi dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Sebagai langkah strategis untuk mengendalikan distribusi, BULOG membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Penertiban Program Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Pembentukan satgas ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam membangun sistem pengawasan yang lebih ketat, terintegrasi, dan berkelanjutan di seluruh wilayah operasional.
Satgassus tersebut bertugas memperkuat pemantauan jalur distribusi, mengevaluasi kepatuhan mitra penyalur, serta memastikan setiap tahapan penyaluran beras pemerintah berjalan sesuai ketentuan.
Dengan demikian, potensi penyalahgunaan dapat dideteksi dan dicegah sejak dini.
Pemimpin Perum BULOG Kantor Cabang Madiun, Agung Sarianto, mengatakan pihaknya telah menyalurkan beras SPHP sebanyak 11.951 ton selama periode Maret hingga Oktober 2026 melalui berbagai saluran distribusi.
Menurutnya, pengawasan yang lebih optimal diperlukan untuk memastikan penyaluran beras SPHP berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Selama Bulan Maret sampai dengan Oktober BULOG Madiun telah menyalurkan beras SPHP sebanyak 11.951 ton. Agar Penyaluran berjalan lebih optimal perlu dilakukan pengawasan yang lebih optimal," terang Agung. Jumat (30/10/2026)
Penguatan pengawasan tersebut merupakan bentuk komitmen BULOG dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan distribusi beras SPHP berlangsung tertib, transparan, dan tepat sasaran.
"Kami terus mendorong seluruh mitra penyalur untuk mematuhi ketentuan yang berlaku serta memastikan beras SPHP dapat diterima masyarakat sesuai tujuan program pemerintah,” tegas Agung.
Lebih lanjut, Agung menegaskan seluruh jajaran BULOG di wilayah kerjanya terus didorong untuk memperketat pengawasan distribusi. Upaya tersebut dilakukan agar program SPHP terlaksana secara tertib, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pengawasan juga diarahkan pada penataan serta evaluasi jaringan mitra penyalur, termasuk Rumah Pangan Kita (RPK), yang menjadi salah satu saluran distribusi beras SPHP kepada masyarakat.
BULOG menekankan bahwa seluruh mitra penyalur wajib mematuhi ketentuan mengenai distribusi dan harga jual, serta tidak menyalahgunakan komoditas yang menjadi bagian dari program pemerintah.
"Melalui pengawasan yang lebih intensif dan evaluasi secara berjenjang, BULOG berupaya memastikan penyaluran beras SPHP semakin tertib, transparan, dan tepat sasaran, sekaligus meminimalkan risiko penyimpangan pada setiap mata rantai distribusi," pungkasnya. (dro/van)
