KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Ketidaksesuaian data desil ekonomi masyarakat dengan kondisi riil di lapangan menjadi perhatian dari Pemerintah Kabupaten Kediri. Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, menekankan perlunya pembenahan total pada data kemiskinan daerah guna menjamin penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran kepada warga yang berhak.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Kediri menempuh berbagai strategi terpadu, mulai dari sosialisasi tata cara penyesuaian desil kepada warga hingga memacu percepatan aktivasi identitas kependudukan digital (IKD).
Data terkini hingga 28 Oktober 2026 mencatat sebanyak 54.605 warga Kabupaten Kediri telah mengaktifkan IKD. Program yang masih terus berjalan ini diproyeksikan sebagai fondasi dalam membangun sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) berbasis digital.
"Bahwa sekarang dilakukan pendataan kependudukan secara digital, (tapi) untuk memperbaiki ketepatan bantuan sosial dan sebagainya itu tidak bisa dilakukan oleh Dinas Dukcapil sendiri," ujar Dhito, sapaan karib Bupati Kediri, Jumat (30/10/2026).
Guna mendukung percepatan digitalisasi tersebut, pemkab juga menyiapkan ribuan agen Perlinsos. Hingga saat ini, tercatat lebih dari 5.000 orang telah teregistrasi sebagai agen yang bertugas membuka partisipasi aktif masyarakat dalam mengusulkan calon penerima bansos.
Dhito menilai skema pendataan bansos sudah semestinya menerapkan mekanisme dari bawah ke atas (bottom up). Kendati demikian, ia mewanti-wanti agar proses pengusulan di tingkat bawah murni berpatokan pada kondisi objektif masyarakat, bukan didasari faktor like and dislike (suka dan tidak suka).
Dalam kaitan ini, peran pengurus rukun tetangga (RT) dinilai sangat strategis mengingat mereka merupakan pihak yang paling memahami peta ekonomi warga di lingkungannya.
"Saya berharap RT/RW ini bisa membantu kami melakukan koreksi bantuan sosial yang mana saat ini banyak juga desil yang tertukar," tandas Dhito.