MADIUN, BANGSAONLINE.com - Anggota DPD RI sekaligus anggota MPR RI asal Jawa Timur, Dr. Hj. Lia Istifhama, menegaskan bahwa politik hendaknya menjadi sarana pengabdian sosial dan penegakan keadilan tanpa membeda-bedakan kelompok. Pesan ini disampaikannya dalam Sarasehan Kebangsaan bersama kalangan nahdliyin di Kabupaten Madiun, Minggu (8/11/2026).
Acara bertema “Mengenal MPR RI: Memahami Peran, Fungsi, dan Kewenangan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi, dan Penjaga Kedaulatan Rakyat” tersebut turut dihadiri tokoh agama Gus Barit Nur Samzaini, jajaran kiai, serta tokoh masyarakat setempat.
Dalam forum dialog tersebut, peserta menyoroti persoalan belum meratanya kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan nahdliyin. Menjawab hal itu, senator yang akrab disapa Ning Lia ini menekankan pentingnya komitmen wakil rakyat untuk turun langsung menyapa warga hingga ke tingkat akar rumput tanpa memandang skala kegiatan.
“Yang saya datangi cuma berapa orang? Tiga puluh orang, dua puluh orang. Tetap saya datang. Kenapa? Karena saya komitmen,” ujar Ning Lia.
Dalam kesempatan tersebut, Ning Lia membagikan kisah personal dengan mengenang pesan almarhum ayahnya, KH Masykur Hasyim, tentang pentingnya merawat modal sosial dan persahabatan. Motivasi itu pula yang mendasari keputusannya maju melalui jalur DPD RI agar bisa mengabdi tanpa sekat kepartaian.
“Saya berpikir harus ada sebuah ruang yang bisa merangkul semua. Kita mengedepankan Islam rahmatan lil alamin,” tutur alumni Universitas Airlangga tersebut.
Di samping berbagi pengalaman, Ning Lia mengajak peserta memahami peran vital konstitusi dan pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai pedoman arah pembangunan jangka panjang nasional.
“Negara kita seharusnya memiliki acuan pembangunan. Sehingga ketika berganti pemerintahan atau presiden, pembangunan tetap berkelanjutan,” jelasnya.
Ia juga berpesan kepada generasi muda Nahdliyin agar tidak menjauhi dunia politik, sebab kebijakan strategis bangsa dirumuskan melalui jalur tersebut. Mengutip pemikiran Ibnu Khaldun, ia mengingatkan bahwa ketimpangan perlakuan dapat merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi.
“Kalau anak-anak tidak punya percontohan anggota dewan yang bisa mereka kenal dan mau turun dalam kegiatan mereka, bagaimana anak-anak akan percaya dengan politik?” tegasnya di akhir sesi.
