Badak Jawa Mau Dipindah ke Alas Purwo, Ujung Kulon Jadi Kawasan Tambang Emas?

SURABAYA, BANGSAONLINE.com-Wacana pemindahan badak Jawa yang dilontarkan Hashim Sujono Djojohadikusumo, adik kandung Presiden Prabowo Subianto, dari Ujung Kulon Banten ke Alas Purwo Banyuwangi Jawa Timur mendapat reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat. Tapi benarkah badak itu mau dipindah karena sekitar kawasan Taman Nasional Ujung Kulon akan dijadikan tambang emas?

Hashim Djojohaidkumo beralasan bahwa keberadaan dan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda menimbulkan masalah baru bagi suaka badak jawa di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten. 

Menurut dia, jika terjadi gempa bumi atau erupsi gunung yang memicu tsunami, seluruh populasi badak Jawa yang saat ini hanya terkonsentrasi di satu tempat (TNUK) terancam punah secara bersamaan.

Namun wacana yang dilonarkan Hasjim itu menuai penolakan dari berbagai kalangan, baik tokoh adat, organisasi, hingga pemerintah daerah. 

Mereka yang menolak keras, antara lain, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah dan Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi. Mereka menyatakan keberatan karena badak Jawa adalah aset serta identitas utama wilayah Banten.

Penolakan juga muncul dari Aliansi Aktivis dan Masyarakat Peduli Ujung Kulon serta sejumlah kepala desa dan warga. Alasannya, menurut mereka,  risiko lingkungan di Alas Purwo (yang cenderung kering, panas, dan terbuka) tidak sesuai dengan karakter badak Jawa yang terbiasa di tempat lembap, teduh, dan basah.

Sejumlah anggota dewan, termasuk Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman dan Anggota Komisi IV Daniel Johan, juga menolak. Mereka bahkan mendesak pemerintah menghentikan pembahasan ini. Mereka menilai wacana tersebut belum didukung kajian ilmiah atau kelayakan ekologis yang transparan, serta mengingatkan bahwa TNUK adalah rumah terakhir satu-satunya bagi badak Jawa (Rhinoceros sondaicus). 

Penolakan tokoh masyarakat semakin keras tatkala tahu bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menandatangani Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yang menetapkan kawasan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Kebijakan ini berlaku sejak 12 Februari 2026 melalui Kepmen ESDM tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten, yang menggantikan keputusan sebelumnya (Kepmen ESDM No. 84.K/MB.01/MEM.B/2022).

Peta lampiran Kepmen tersebut mengarsir seluruh area perairan di sekitar Ujung Kulon sebagai WUP. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, luas TNUK mencakup sekitar 61.357 hektar daratan dan 44.337 hektar perairan.

Yang menarik, wacana pemindahan badak Jawa itu dikaitkan  dengan adanya isu rencana tambang emas di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Ini terkait dengan keberadaan Tambang Emas Cibaliung yang dikelola oleh PT Cibaliung Sumberdaya (anak usaha PT ANTAM Tbk).

Lokasi tambang tersebut berada di Kecamatan Cimanggu, Cibaliung, dan Cibitung, Kabupaten Pandeglang - tepatnya di sebelah timur TNUK (di luar batas wilayah taman nasional).

Tambang Cibaliung mulai beroperasi komersial pada tahun 2010 dan telah memasuki fase pascatambang atau penghentian operasional sekitar tahun 2020–2022 karena cadangannya yang mulai habis.

Penambangan emas itu terhenti karena tak bisa ekspansi ke wilayah sebelahnya karena status taman nasional. Nah, jika badak Jawa dipindah, maka status taman nasional di Ujung Kulon hilang. Dengan demikian, penambangan emas bisa eksplorasi di Ujung Kulon Tak main-main. Jumlah emas di Ujung Kulon diprediksi setara Freeport. 

Meski isu ini belum terkonfirmasi, tapi sangat kuat merebak di publik. Namun Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faraddy, menyatakan bahwa status WUP belum otomatis menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau langsung bisa ditambang. Pelaksanaan tambang tetap harus mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 1 Tahun 2023 tentang RTRW yang melarang aktivitas pertambangan di kawasan konservasi.