LAMONGAN, BANGSAONLINE.com - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lamongan mulai mematangkan persiapan jelang perhelatan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tahun 2027 yang akan digelar di 401 desa. Selain merampungkan payung regulasi teknis, pemerintah daerah juga membuka wacana penerapan sistem pemungutan suara elektronik (e-voting) bagi desa yang berminat mengadopsinya.
Kepala DPMD Kabupaten Lamongan, Joko Raharto, menjelaskan bahwa landasan hukum terkait opsi e-voting sejatinya telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 39 ayat 4. Kendati demikian, pemanfaatan teknologi tersebut bersifat sukarela dan diserahkan sepenuhnya kepada keputusan masing-masing pemerintah desa.
"Kita tidak bisa memaksa. Ini kan tawaran, apakah desa itu menggunakan manual atau menggunakan e-voting itu diserahkan kepada pemerintah desa," ujar Joko dilansir Kompas.com, Rabu (18/11/2026).
Menurut Joko, skema e-voting ditawarkan sebagai alternatif modernisasi demokrasi tingkat desa untuk mempercepat proses penghitungan suara sekaligus mewujudkan pemilihan yang ramah lingkungan tanpa kertas suara (paperless). Saat ini, wacana tersebut masih berada pada fase sosialisasi awal mengingat pembentukan panitia pemilihan di tingkat desa belum dimulai.
Di samping opsi teknologi pemungutan suara, Pilkades serentak 2027 di Kabupaten Lamongan juga akan menerapkan sejumlah ketentuan baru yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa serta PP Nomor 16 Tahun 2019. Salah satu pembaruan utama adalah diakuinya mekanisme calon tunggal dalam kontestasi Pilkades.
Kepala Bidang Pemerintahan DPMD Lamongan, Yanuar Rosyidi, menerangkan bahwa apabila hanya terdapat satu bakal calon yang memenuhi syarat, surat suara akan menampilkan dua kolom pilihan, yakni kolom bergambar pasangan calon dan kolom kosong. Jika perolehan suara kolom kosong lebih unggul, tahapan selanjutnya akan diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.
Perubahan mendasar lainnya menyasar aturan pencalonan bagi perangkat desa yang hendak maju sebagai calon kepala desa. Jika pada periode sebelumnya perangkat desa cukup mengajukan cuti selama masa tahapan, regulasi terbaru mewajibkan pengunduran diri secara permanen begitu yang bersangkutan resmi ditetapkan sebagai calon.
"Kalau yang kemarin cukup cuti, ketika tidak jadi, bisa kembali lagi sebagai perangkat desa. Kalau sekarang tidak bisa, ketika ditetapkan jadi calon, harus mengundurkan diri dan diproses," tegas Yanuar.
Saat ini, DPMD Kabupaten Lamongan tengah menunggu proses pengesahan rancangan peraturan bupati (perbup) mengenai petunjuk teknis Pilkades, beriringan dengan agenda pelantikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki kewenangan membentuk panitia pemilihan di tingkat desa.









