Gugatan The Tomy Kandas di PN Surabaya, Senator Lia Istifhama Soroti Dugaan Mafia Dana Talangan

⏱ 3 menit bacaUkuran font:Bookmark

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Perjuangan Sri Endah Mudjatip dalam mempertahankan hak kepemilikan rumahnya yang ditaksir bernilai sekitar Rp3 miliaran memasuki babak baru.

Pengadilan Negeri (PN) Surabaya resmi menyatakan gugatan yang dilayangkan The Tomy terhadap Sri Endah tidak dapat diterima, Kamis (19/11/2026).

Amar putusan perkara Nomor 391/Pdt.G/2026/PN Sby tersebut menjadi angin segar bagi Sri Endah, yang sebelumnya mengaku terjerat dugaan praktik dana talangan bermasalah.

Berdasarkan catatan pada sistem e-Court PN Surabaya, majelis hakim mengabulkan eksepsi atau keberatan hukum yang diajukan pihak tergugat dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard / NO), sekaligus menghukum penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp1.610.000.

Perkembangan putusan sengketa ini mendapat perhatian serius dari Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Hj. Lia Istifhama atau yang akrab disapa Ning Lia. Senator alumnus Universitas Airlangga itu menilai setiap perkara yang menyangkut hak tempat tinggal warga harus dikawal ketat, terutama jika terdapat ketimpangan mencolok antara nilai pinjaman awal dan nilai aset yang disengketakan.

"Putusan pengadilan harus kita hormati sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Namun, yang tidak kalah penting adalah bagaimana hukum benar-benar menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat. Jangan sampai seseorang yang awalnya hanya membutuhkan bantuan keuangan justru harus menghadapi ancaman kehilangan aset yang nilainya jauh lebih besar," ujar Ning Lia.

Menurutnya, kasus yang dialami Sri Endah menjadi pengingat penting agar praktik transaksi keuangan berbasis jaminan aset diawasi lebih ketat guna mencegah celah penyalahgunaan yang merugikan masyarakat.

"Persoalan seperti ini bukan semata-mata soal siapa yang menang atau kalah di pengadilan. Ada aspek kemanusiaan, perlindungan hak milik, dan keadilan substantif yang harus diperhatikan. Kita tentu tidak ingin masyarakat kecil menjadi pihak yang paling dirugikan akibat ketimpangan posisi dalam sebuah transaksi," tegasnya.

Duduk perkara sengketa ini bermula dari transaksi keuangan pada 2013 yang menurut pihak Sri Endah merupakan hubungan utang-piutang, di mana ia menerima dana bersih sekitar Rp368,5 juta setelah pemotongan.

Persoalan tersebut belakangan berkembang menjadi sengketa kepemilikan rumah yang nilai taksirannya mencapai sekitar Rp3,172 miliar pada tahun 2022.

Secara hukum, putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) berarti keberatan formal pihak tergugat diterima sehingga gugatan tidak dilanjutkan ke pokok perkara, meskipun pertimbangan lengkap majelis hakim masih menunggu salinan resmi putusan.

Selain itu, status berkekuatan hukum tetap (BHT) pada sistem e-Court PN Surabaya tercatat belum tercantum karena pihak penggugat masih memiliki hak untuk menempuh upaya hukum lanjutan sesuai peraturan perundang-undangan.

Ning Lia berharap kasus ini menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat dari jerat dugaan mafia dana talangan, sembari tetap menghormati seluruh tahapan proses peradilan yang berjalan.

Sementara itu, kuasa hukum pihak tergugat, Nurul Hidayat, S.H., dari Kantor Hukum Mulyadi & Partners Law Firm bersama NAWA TIRTA LAW FIRM, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Majelis Hakim PN Surabaya atas putusan tersebut. Ia menilai putusan ini mencerminkan objektivitas peradilan dalam menjaga kepastian hukum.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memeriksa dan memutus perkara ini secara objektif, profesional, dan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan. Kami percaya bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa keberpihakan, sehingga masyarakat tetap memiliki harapan dan kepercayaan terhadap tegaknya supremasi hukum,” ujar Nurul Hidayat.