JAKARTA, BANGSAONLINE.com-Jagat media sosial dihebohkan oleh kasus merica bubuk merek Ladaku yang terdeteksi mengandung residu pestisida melebihi ambang batas. Padahal merica bubuk selama ini sangat familiar dengan ibu-ibu yang berkutat di dapur. Di berbagai warung dan bahkan restoran juga selalu disajikan merica bubuk.
Peristiwa mengejutkan itu diungkap Badan Pengawas Obat dan Makanan Taiwan (TFDA). Dilansir CNBC, berdasarkan informasi yang dirilis TFDA pada Selasa (17/11/2026), produk merica bubuk merek Ladaku yang diproduksi oleh PT Motasa Indonesia sebesar 24 kilogram itu terdeteksi mengandung residu pestisida yang melampau batas toleransi.
TFDA akhirnya menahan sejumlah produk asal Indonesia yang tidak memenuhi standar inspeksi perbatasan terkait kandungan residu yang terkandung di dalamnya. Menurut informasi yang dilansir TFDA, produk tersebut terdeteksi mengandung residu pestisida cyprodinil 0,07 ppm dan fipronil 0,003 ppm.
"Berdasarkan standar residu pestisida, kadar sipermetrin dan fipronil yang diperbolehkan masing-masing sebesar 0,05 ppm dan 0,002 ppm," tulis TFDA.
Barang yang tidak memenuhi persyaratan tersebut akan dikembalikan atau dimusnahkan.
Peristiwa ini bukan kali pertama bagi Ladaku. sebelumnya, produk Ladaku juga pernah mengalami setidaknya dua kali kasus serupa pada 2024. Kala itu TFA menemukan residu sipermetrin dengan kadar 0,25 ppm pada produk seberat 240 kg dan sipermetrin dengan kadar 0,08 ppm pada produk seberat 1,44 ton.
Lalu pada 2025 juga pernah ditemukan residu sipermetrin dengan kadar 0,12 ppm pada produk impor Ladaku seberat 24 kg.
Selain merica bubuk, dalam dokumen yang dirilis pada Selasa lalu itu juga terungkap produk kerupuk bawang asal Indonesia mengandung pemanis buatan di atas ambang yang diizinkan otoritas Taiwan. Terdeteksi sakarin pada kadar 0,39 g/kg. Adapun produk yang ditahan sebanyak 500 kg.
Pantauan BANGSAONLINE, reaksi masyarakat cukup ramai terhadap kasus ini. Di media sosial para konten kreator berteriak menggugat atau mempersoalkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang dianggap tidak tanggap menjaga kesehatan masyarakat.
Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, menilai temuan di Taiwan tidak boleh dipandang sebagai persoalan ekspor semata, melainkan harus menjadi peringatan serius bagi otoritas pengawas pangan di Indonesia.
Menurut dia, kasus produk Indonesia yang ditolak negara tujuan ekspor akibat kandungan zat yang tidak memenuhi standar bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, persoalan serupa juga pernah menimpa produk mi instan Indonesia yang mengalami penolakan di luar negeri.
“Kasus serupa sudah beberapa kali terjadi, yakni produk ekspor dari Indonesia ditolak oleh pemerintah Taiwan karena mengandung zat yang tidak memenuhi standar di Taiwan. Waktu itu produk mi instan,” ujar Tulus dilansir Indopos.co.id, Jumat (20/11/2026).
Menurut dia, kejadian berulang semacam ini berpotensi menjadi preseden buruk bagi produk Indonesia di pasar internasional. Selain berdampak terhadap pelaku usaha, persoalan tersebut juga dapat merusak reputasi dan kepercayaan terhadap produk pangan nasional yang selama ini berupaya menembus pasar global.
Tulus minta BPOM segera mengambil langkah antisipatif dan mitigasi menyusul temuan residu pestisida pada produk Ladaku di Taiwan. Salah satu langkah yang dinilai mendesak adalah memastikan apakah produk dengan merek tersebut yang beredar di Taiwan juga dipasarkan di Indonesia.
“Dalam kasus produk bermerek Ladaku ini, BPOM harus melakukan langkah antisipasi dan mitigasi, yakni memastikan apakah produk Ladaku tersebut beredar di pasaran Indonesia atau tidak,” ujarnya.
Ia menilai langkah tersebut penting karena produk bumbu masak Ladaku telah dikenal luas dan banyak digunakan masyarakat Indonesia. Tingginya konsumsi produk tersebut membuat pengawasan terhadap kandungan bahan dan residu pestisida menjadi krusial, demi mencegah potensi risiko terhadap kesehatan konsumen.









