Waspada Kejahatan Siber, Pemkot Kediri Sosialisasikan Pelindungan Data Pribadi di Ruang Digital

⏱ 2 menit bacaUkuran font:Bookmark

KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com – Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menyosialisasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP).

Langkah ini ditempuh untuk menekan risiko penyalahgunaan data dan meningkatkan literasi keamanan digital di kalangan masyarakat maupun pelaku usaha.

Kepala Diskominfo Kota Kediri, Sugeng Wahyu Purba Kelana, menyatakan bahwa terbitnya regulasi turunan tersebut menjadi momentum krusial di tengah pesatnya transformasi digital. Menurutnya, pemahaman mengenai privasi tidak lagi sekadar urusan teknis penyedia layanan, melainkan kebutuhan mendasar bagi setiap pengguna internet.

"Perlindungan data pribadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau penyelenggara layanan digital, tetapi juga membutuhkan kesadaran setiap individu. Masyarakat harus semakin bijak dalam menggunakan media sosial, terutama ketika membagikan informasi yang berkaitan dengan identitas diri maupun orang lain," papar Sugeng, Jumat (20/11/2026).

Ia menyoroti kebiasaan sebagian warganet yang kerap mengunggah informasi sensitif demi mengikuti tren media sosial. Data krusial seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), alamat rumah, nomor telepon, informasi rekening, rekam medis, hingga tangkapan layar percakapan pribadi dinilai sangat rentan memicu kejahatan siber.

Menurut Sugeng, kelalaian tersebut berpotensi membuka celah bagi pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan daring, pencurian identitas, hingga peretasan akun. Selain kerugian materiil dan privasi, penyebaran data milik orang lain tanpa persetujuan juga memiliki konsekuensi hukum yang tegas sesuai regulasi yang berlaku.

"Jangan sampai karena ingin berbagi informasi atau sekadar mengikuti tren, kita justru membuka celah penyalahgunaan data. Sebelum mengunggah atau meneruskan informasi, pastikan terlebih dahulu validitasnya, keamanannya, serta apakah kita memiliki izin untuk menyebarkannya," tegasnya.

Sebagai langkah mitigasi, Diskominfo Kota Kediri mengimbau masyarakat untuk menerapkan prinsip saring sebelum sharing serta melakukan pengamanan mandiri pada akun digital masing-masing. 

Beberapa langkah praktis yang disarankan yakni membatasi unggahan informasi pribadi yang bersifat sensitif di ruang publik maupun media sosial, mengaktifkan pengaturan privasi pada setiap platform digital dan aplikasi perpesanan, memperkuat keamanan akun dengan menggunakan kata sandi yang kuat serta menggantinya secara berkala, serta memverifikasi keamanan dan izin sebelum meneruskan dokumen atau tangkapan layar yang memuat identitas pihak lain.

"Melalui sosialisasi berkelanjutan kepada instansi pemerintah, pelaku usaha, dan warga, Pemkot Kediri berharap terbangun budaya digital yang saling menghormati privasi sehingga ruang siber di Kota Kediri tetap aman dan kondusif," tutup Sugeng. (uji/msn)