BLITAR, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menyepakati hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Kesepakatan ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal sekaligus meningkatkan kapasitas keuangan daerah.
Persetujuan tersebut disampaikan Wakil Bupati Blitar, Beky Herdihansah, saat membacakan pendapat akhir bupati terhadap hasil pembahasan Raperda dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar yang digelar di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Jumat (20/11/2026) malam.
Dalam penyampaian pendapat akhirnya, Beky menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Blitar yang telah terlibat dalam proses pembahasan hingga tercapainya kesepakatan tersebut.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD yang telah memberikan perhatian, tenaga, dan pemikiran dalam pembahasan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” ujar Beky.
Menurutnya, regulasi tersebut memiliki peran penting dalam memperkuat pelaksanaan otonomi daerah, khususnya melalui optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Beky menjelaskan, pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu instrumen strategis untuk meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah. Dengan pengelolaan yang optimal, penerimaan dari kedua sektor tersebut diharapkan mampu memperluas ruang fiskal untuk membiayai berbagai program pembangunan.
“Peningkatan Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu upaya penting untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah. Dengan kapasitas fiskal yang semakin baik, pemerintah daerah akan memiliki ruang lebih luas dalam mendukung program prioritas pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” bebernya.
Meski demikian, optimalisasi pendapatan daerah harus tetap memperhatikan kondisi dan kemampuan masyarakat serta menjaga iklim usaha agar tetap kondusif. Karena itu, kebijakan pajak dan retribusi tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan dan manfaat bagi masyarakat.
Ia berharap, Raperda tersebut nantinya menjadi landasan dalam mewujudkan tata kelola pendapatan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Beky juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Peningkatan pendapatan daerah harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan.
“Harapan kami, melalui regulasi ini pengelolaan potensi pendapatan daerah dapat semakin maksimal sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pembangunan Kabupaten Blitar secara berkelanjutan,” pungkasnya.
Dengan disepakatinya Raperda tersebut, Pemkab Blitar dan DPRD diharapkan dapat semakin memperkuat fondasi keuangan daerah. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan kemandirian fiskal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar.
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Blitar, Susi Narulita Kumala Dewi, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah undangan lainnya. (ina/msn)









