Sebarkan Kabar Pencabutan Pembekuan PSSI, Agum Gumelar Pelintir Perintah Presiden

Sebarkan Kabar Pencabutan Pembekuan PSSI, Agum Gumelar Pelintir Perintah Presiden Menpora Imam Nahrawi memberi keterangan kepada wartawan usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Kementerian Pemuda dan Olahraga geram dengan Ketua Tim Ad Hoc Agum Gumelar yang menyatakan pembekuan segera akan dicabut.

Juru Bicara Kemenpora Gatot Dewabroto menegaskan Agum memelintir perintah Presiden Jokowi. Yang benar adalah Presiden memerintahkan Menteri Pemuda dan Olahraga untuk mengkaji rencana pencabutan pembekuan tersebut, dan hasil kajian akan diserahkan kepada Presiden dalam satu-dua hari setelah pertemuan.

Baca Juga: Stadion Soepriadi Resmi Jadi Kandang Arema FC, PSSI: Apapun yang Terjadi Tanggung Jawab Panitia

"Janganlah memelintir hasil pertemuan dengan Presiden," kata Gatot merujuk pertemuan Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Imam Nahrawi, serta Ketua Komite Ad Hoc Reformasi Agum Gumelar di Istana Merdeka pada Rabu (24/2) sore.

Ditegaskan Gatot, pihaknya masih mengkaji 7 opsi dan akan menyampaikannya kepada Presiden. Semuanya bersyarat dan bertahap. "Kami harap semua bersabar. Reformasi sepakbola ini memerlukan kesabaran agar berhasil," ujarnya, kemarin (25/2).

Gatot menegaskan bahwa muara dari semua reformasi ini adalah good governance dan prestasi internasional. "Bapak Presiden sudah menekankan bahwa prestasi menjadi bagian yang tak terpisahkan," kata Gatot.

Baca Juga: Pj Gubernur Jatim Bangga kepada Timnas yang Juarai Piala ASEAN U-19 Boys’ Championship 2024

Sebelumnya Agum mengatakan pembekuan akan segera dicabut. Dia menyampaikan hal itu usai pertemuan bersama presiden, wapres dan menpora.

"Kabar baik, akan diaktifkan kembali," kata Agum di Kompleks Istana Kepresidenan. Agum menuturkan unsur pemerintah akan masuk dalam tim Ad Hoc. Sementara itu kongres luar biasa harus dilakukan sesuai statuta FIFA.

"Kalaupun mau kongres luar biasa, harus melalui jalur statuta," ucapnya.

Baca Juga: Asprov PSSI Jatim Gelar Grassroots Football Festival

Mendengar santernya kabar pencabutan pembekuan , pihak Istana langsung meluruskan pernyataan Ketua Tim Adhoc Agum Gumelar.

Tim Komunikasi Presiden, Sukardi Rinakit mengatakan yang benar adalah Presiden memerintahkan Imam Nachrowi mengkaji rencana pencabutan pembekuan, dan hasil kajian akan diserahkan kepada Presiden dalam satu-dua hari setelah pertemuan.

"Presiden Joko Widodo perintahkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi untuk melakukan pengkajian pencabutan pembekuan ,'' kata Sukardi dalam keterangan tertulisnya.

Baca Juga: Pembukaan ASEAN University Games 2024, Pj Adhy: Kehormatan Bagi Jatim Jadi Tuan Rumah

Bantahan adanya kabar Presiden Joko Widodo minta pembekuan pada segera dicabut juga dilontarkan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung yang menjelaskan bahwa tidak ada instruksi langsung untuk mencabut pembekuan seperti itu.

"Sekali lagi, kewenangan itu ada pada . Jadi, apa yang menjadi hasil kajian dan berbagai pertimbangan, termasuk semakin dekatnya persiapan Asian Games (2018), dan bahwa kompetisi juga harus berjalan, dan hubungan kita dengan FIFA, dan hal lain itu, juga harus menjadi bahan kajian."

"(Urusan mengaktifkan kembali ) itu urusan . Yang jelas, hal-hal yang terlalu lama berlarut-larut tidaklah baik. Artinya, harus ada jalan keluar dan diselesaikan," ucap Pramono.

Baca Juga: PSSI Siapkan 12 Unit Mobil Perangkat VAR untuk Liga 1 Musim Depan

Hal senada disampaikan Juru Bicara Presiden, Johan Budi. Presiden ingin melihat perkembangan sepakbola sejak dibekukan sekitar 10 bulan yang lalu, karena urusan ini bahkan sudah masuk proses hukum.

"Ada beberapa pertimbangan. Pertama, tanggal 26 (Februari) itu batas (pengkajian). Kedua, gugatan masih di MA (Mahkamah Agung). Ketiga, persiapan Asian Games 2018, dan keempat, harus dilihat sikon (situasi kondisi) persepakbolaan nasional," tutur Johan.

Oleh karena itu, kata dia, pada pertemuan kemarin dengan Wapres, dan Pak Agum, (SK pembekuan ) bukan minta dicabut. Presiden perintahkan, lakukan kajian dalam waktu cepat, 1-2 hari harus ada. Bahasanya, dalam cepat kajian, beri alasan yang make sense, akibatnya kalau ini, kalau begitu. Di situ ada Pak Agum dan Pak Wapres, disampaikan seperti itu.

Baca Juga: Nobar Timnas U-23, Ketua PSSI Tulungagung Berharap Dukungan untuk Skuad Garuda Terus Mengalir

"Jadi dalam 1-2 hari ini ada keputusan, pembekuan dicabut atau memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu. Ada beberapa hal untuk dihadapi. Selain event juga berkaitan dengan FIFA. kemarin bahasanya, minta sehari, jadi mungkin hari ini,"imbuh Johan.

Sementara, pihak Kemenpora sendiri menyatakan sudah membuat draft kajian yang dimintakan presiden tersebut. Draft yang dikerjakan sejak tadi malam itu telah diserahkan kepada sore ini sebelum difinalkan dan dilaporkan ke istana.

Imam Nahrawi mengatakan pihaknya akan mengkaji instruksi ini dari semua sisi. Ia mengaku tidak ingin sanksi dari FIFA untuk Indonesia terus berlanjut. Karena itu, pihaknya bersedia mencabut sanksi pembekuan dengan sejumlah syarat. Antara lain, bersedia menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) dalam waktu dekat dan menjadi organisasi yang lebih terbuka.

Baca Juga: Gelar Kongres Biasa, PSSI Tuban Komitmen Benahi Sepak Bola di Bumi Wali

"Presiden bilang harus ada akuntabilitas, laporan riil pada masyarakat, sehingga mereka tidak hanya disuguhkan hiburan. Namun, menyadarkan bahwa ini industri besar," ujarnya. Bagaimana nasib , Imam bilang akan dilaporkan secara resmi dalam satu dua hari ke depan.

Jubir Kemenpora Gatot S Dewa Broto merinci sanksi akan dicabut jika mau menggelar KLB lebih cepat. "KLB yang sebelumnya disepakati satu tahun, diminta dipercepat menjadi enam bulan. Ini dilakukan semata-mata demi kepentingan sepak bola yang lebih baik, terutama menghadapi dua event akbar yakni SEA Games 2017 dan Asian Games 2018 di mana Indonesia menjadi tuan rumah," ujarnya.

"Secara umum, bagaimana masalah tata kelola bisa kami benahi bersama-sama dan pemerintah, tetapi juga menjamin itu disetujui FIFA. Nanti takutnya, ini apa-apaan disebut ntervensi pemerintah lagi," ujar Kepada Bidang Komunikasi Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto.

Baca Juga: Imam Nahrawi Bebas dari Lapas Sukamiskin, Usai Jalani 7 Tahun Penjara

"Secara umum, bagaimana masalah tata kelola bisa kami benahi bersama-sama dan pemerintah, tetapi juga menjamin itu disetujui FIFA. Nanti takutnya, ini apa-apaan disebut ntervensi pemerintah lagi," ujar Gatot. (det/rmol/sta/lan)

Sumber: detik.com/rmol

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO