Massa GMJ menggelar aksinya di halaman DPRD DKI Jakarta Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (4/4).
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Ribuan massa gabungan Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) yang terdiri dari Front Pembela Islam (FPI), Forum Betawi Rempug (FBR) dan Forum Ummat Islam (FUI) menggelar aksi unjuk rasa, Senin (4/4). Ribuan massa itu demo di dua tempat, yakni di depan Gedung KPK Jl H Rasuna Sahid, Jakarta Selatan dan DPRD DKI Jakarta Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Mereka menuntut KPK menyeret dan memeriksa Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait kasus Sumber Waras dan Kasus Reklamasi Teluk Jakarta.
Baca Juga: Tak Ada Keppres, Prabowo Batal Dilantik di IKN, PKS Minta Jangan Teken Pemindahan ke IKN
Koordinator Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ), KH Fachrurrazi Ishaq dalam orasinya di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan bahwa DPRD DKI harus segera melengserkan Gubernur DKI Jakarta Ahok.
“DPRD wajib menindaklanjuti temuan-temuan Panitia Angket dengan menggelar sidang paripurna Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pelengseran Ahok,” kata Fahrurozi di KPK.
Menurut Fachrurrazi melengserkan Ahok adalah sebuah kewajaran bahkan keharusan. Sebab, lanjut Fachrurrazi, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHPK) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2014, Ahok terindikasi melakukan penyelewengan keuangan negara hingga Rp 1,8 triliun.
Baca Juga: Tahanan Kabur dari Polsek Dukuh Pakis Ditangkap di Jakarta
Selain laporan tersebut, pimpinan Pondok Pesantren di Jakarta ini menambahkan, bahwasanya ada tiga kasus yang membuat Ahok tidak pantas meneruskan sebagai Gubernur DKI.
Pertama soal PT Transjakarta, di mana pada proses penetapan nilai penyertaan modal dan penyerahan aset Pemprov DKI Jakarta kepada PT Transjakarta (BUMD) yang melalui inbreng (penyertaan modal Pemerintah selain uang tunai) tidak sesuai ketentuan. Dalam kasus tersebut, ada indikasi kerugian negara sebesar Rp 1,6 triliun.
Kedua, ada indikasi kerugian negara Rp 8,5 miliar dalam proses inbreng penyerahan aset Pemprov DKI Jakarta berupa tanah seluas 234 m2 beserta tiga blok apartemen yang tidak diperhitungkan sebagai proyek penyertaan modal pemerintah pada BUMD.
Baca Juga: Pesan Khofifah saat Tutup Pesantren Ramadan Balita Muslimat NU se-Indonesia
Terakhir, kasus Sumber Waras. Di mana ada indikasi kerugian negara sebesar Rp 191 miliar untuk pengadaan tanah Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW).
Selesai melakukan orasinya di KPK, ribuan massa GMJ melanjutkan aksinya di depan gedung DPRD DKI.
Mereka juga mendesak agar wakil rakyat di Kebon Sirih itu mengambil langkah politik terkait sejumlah korupsi yang membelit Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (BAP) alias Ahok. Mereka juga meminta agar DPRD DKI serius mengawal proses hukum yang kini tengah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi RS Sumber Waras.
Baca Juga: Tak Kalah Mewah dengan Eksekutif, PT KAI Resmi Operasikan Kereta Ekonomi Generasi Terbaru
"Ahok korupsi bukan rahasia lagi. Dia (Ahok) membeli lahan RS Sumber Waras untuk diberikan kepada istrinya. Usir Ahok dari Jakarta," teriak salah satu pendemo di depan DPRD DKI.
Aksi ini sempat menyebabkan macet di sepanjang jalan yang mereka lintasi dari KPK kawasan Kuningan menuju Kebon Sirih. Bahkan, separuh badan jalan terpkasa ditutup atau diberlakukan satu arah. (jkt1/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
