Heboh Ring 1 Mundur Jika Budi Gunawan jadi Kapolri

Heboh Ring 1 Mundur Jika Budi Gunawan jadi Kapolri Hermawan Sulistyo

Listen to this article

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi, Johan Budi Sapto Pribowo membantah soal kabar mundurnya ring 1 Presiden Joko Widodo jika Wa Komjen Pol (BG) yang dipilih menjabat sebagai Kapolri.

"Analis yang mengatakan bahwa orang ring 1 Presiden akan mundur jika yang dipilih adalah tidak benar dan tak ada dasar sama sekali," ujar Johan dilansir Tribunnews.com, Minggu (12/6).

Johan menjelaskan, tugasnya sebagai staf khusus tidak sampai memasuki wilayah memberi masukan kepada Presiden terkait Kapolri baru.

"Saya adalah staf khusus Presiden yang tugasnya adalah membantu mengkomunikasikan apa yang menjadi kebijakan Presiden kepada publik melalui media. Tugas staf khusus bidang komunikasi tidak masuk wilayah memberi masukan soal Kapolri. Itu kewenangan Presiden," kata Johan.

Johan menambahkan, Presiden Jokowi tidak hanya mendengar masukan dari satu pihak saja. Selain Kompolnas, masukan dari maupun masyarakat jadi bahan pertimbangan untuk memilih Kapolri.

"Dalam memutuskan Kapolri, Presiden akan tetap memegang aturan dan perundang-undangan," kata Johan.

Sebelumnya, pengamat kepolisian, Hermawan Sulistyo mengungkapkan, pencalonan BG yang pernah gagal menjadi Kapolri karena tersandung kasus 'rekening gendut' di KPK, berpotensi menimbulkan pertentangan dan kegaduhan di Istana Negara dan DPR. Informasi yang diperolehnya, lima orang pembantu atau Ring 1 Presiden akan mengundurkan diri jika Jokowi memaksakan mengajukan BG sebagai .

"BG memenuhi syarat normatif karena sudah lulus fit and proper test di DPR. Hanya saja potensi ini gaduh lagi nggak? Lalu, apakah lima pembantu presiden ini mau bekerjasama? Apa mereka tidak akan mundur? Saya kok pesimis," kata Hermawan dalam diskusi bertajuk "Mencari Sosok Kapolri: Senayan Versus Istana", di Jakarta, Jumat (10/6).

"Karena saya teman-teman orang ini. Kalau presiden ngotot BG, mereka mundur. Jika mereka mundur, maka akan krisis politik. Power mereka lebih dari menteri," sambungnya.

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO