Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memimpin rapat kabinet terbatas. foto: ANTARA/CNN
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Sinyal reshuffle kabinet kembali menguat menyusul dilantiknya Jenderal Tito Karnavian sebagai Kapolri. Lalu bagaimana tanggapan para pimpinan partai politik?
"Kalau ada menteri Nasdem yang tidak berprestasi, reshuffle saja," kata Ketua DPP Irma Suryani seperti dikutip detik.com, Kamis (14/7).
Irma mengatakan saat ini memang waktu yang tepat untuk reshuffle kabinet. Masuknya kader Golkar dan PAN yang belakangan mendukung pemerintah pun tidak dipermasalahkan asalkan memiliki prestasi.
"Harus yang punya kemampuan, bukan karena bargaining position. Mereka (Golkar dan PAN) harus sodorkan nama menteri yang bagus," ungkap anggota Komisi IX DPR ini.
Dia menyoroti kinerja beberapa menteri yang dianggap buruk. Salah satunya adalah Menpan RB Yuddy Chrisnandi.
"Termasuk Menpan RB. Di satu sisi tidak memperbolehkan bawa kendaraan dinas, dia sendiri pakai," sindirnya.
Irma juga merasa hasil di bidang pertanian saat ini belum maksimal. Swasembada pangan belum terwujud dan itu dianggap akibat buruknya kinerja menteri.
"Kita tidak bisa swasembada pangan karena irigasinya ini. Luas lahan kita maksimal, tapi kita kalah sama Thailand," ucap Irman.
Kini, kader Nasdem yang menjadi menteri yaitu Menteri Agraria Ferry Mursyidan Baldan dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar. Ada pula Jaksa Agung Prasetyo. Sebelumnya, ada pula Tedjo Edhy yang menjabat Menko Polhukam namun Tedjo sudah direshuffle tahun lalu.
Berbeda dengan Nasdem, para elit PKB justeru keberatan ada reshuffle kabinet.
Politisi PKB Jazilul Fawaid menilai dukungan PAN dan Golkar yang baru belakangan mendukung pemerintah itu, tak harus dikompensasi dengan jatah kursi di Kabinet Kerja.
"Kompensasi kan nggak harus menteri, Pak Jokowi tahu apa yang tepat. Kita bergabung dengan Jokowi kan tanpa syarat, tapi Jokowi paham. Kita pandang sebagai bagian dari kebersamaan," ucap Jazilul kepada detikcom, Kamis (14/6/2016).
Jazilul belum mendengar ada rencana reshuffle dalam waktu dekat. Dia justru berharap sebaiknya tidak ada reshuffle, karena kondisi pemerintahan relatif stabil.
"Baiknya nggak usah ada reshuffle. Ini kan sedang stabil, jadi isu reshuffle memberi efek psikologis pada menteri-menteri yang sedang bekerja. Mereka menebak-nebak apakah saya akan direshuffle?," ucap pimpinan Banggar DPR itu.
Menurutnya, Presiden Jokowi tidak pernah menyatakan akan ada reshuffle, tapi hanya mengevalusi menteri yang tidak maksimal kinerjanya. Soal evaluasi ini PKB sepakat, tapi tak harus berujung reshuffle.
"Sepenuhnya reshuffle itu jadi kewenangan Jokowi, menyangkut isu-isu mudah-mudahan Presiden tak menentukan menterinya berdasarkan isu. Tapi mempertimbangkan aspek kinerja, loyalitas, dedikasi, jangan karena isu," tegas Jazilul.
Sementara Gerindra justeru tak ambil pusing. Ketua DPPGerindraDesmond J Mahesa menegaskan pihaknya tak ada urusan denganreshuffle kabinet.
"BagiGerindra, mau ada reshuffle atau tidak, enggak ada masalah. Yang kami tahu kalau presidennya mereshuffle siapapun, kalau presidennya enggak paham ya sama saja," kata Desmond di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/7/2016).
Jika memahami persoalan bangsa, menurut Desmond, seharusnya presiden dapat mengarahkan para menterinya.
Namun, kata Wakil Ketua Komisi III DPR itu,Presiden Jokowi belum memahami persoalan.
"Karena hari ini lebih pintar menterinya dari pada presidennya. Reshuffle bukan parameter untuk perubahan," tuturnya.
