Nur Saidah, Wakil Ketua DPRD Gresik.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Serbuan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kabupaten Gresik mulai berdampak luas. Di satu sisi, masih tingginya angka pengangguran, baik pasif maupun aktif, dan pemerintah Kabupaten Gresik kesulitan mengurangi angka pengangguran. Di sisi lain, serbuan TKA ke Kabupaten Gresik makin merajalela. Masuknya TKA tersebut diketahui kebanyakan selundupan.
Dibilang selundupan, karena mereka tidak dilengkapi izin. "Di wilayah industri Manyar banyak pekerja asing mas. Saya tidak tahu mereka legal atau ilegal," kata Nur Iman, salah satu pekerja asal Kecamatan Manyar, Sabtu (13/8).
Baca Juga: Korupsi Hibah UMKM Gresik, Direktur YLBH FT Pertanyakan Status Siska dan Joko
Menurut dia, jumlah TKA tersebut banyak bekerja di sektor tenaga kasar. Misalnya, di kawasan indutri Maspion Manyar. "TKA itu ada yang dipekerjakan di bagian angkut-angkut, atau tenaga kasar," ungkapnya.
Dia mengaku khawatir, kalau kian menjamurnya TKA masuk di sektor industri Kabupaten Gresik, akan mengancam buruh pribumi atau WNI (warga negara Indonesia). "Saya baca di media massa, jumlah buruh yang di PHK (pemutusan hubungan kerja) di Gresik terus bertambah. Sementara jumlah pengangguran tidak bisa dikurangi. Kondisi itu jelas akan menambah angka pengangguran di Kabupaten Gresik," jelasnya.
"Sekarang itu perusahaan mem-PHK buruh dengan alasan macam-macam. Seperti tidak kuat membayar buruh sesuai UMK (upah minimun kabupaten) Gresik tahun 2016 kisaran Rp 3.045.000," jelasnya.
Baca Juga: Polisi Gerebek Arena Judi Sabung Ayam di Panceng
Nah, setelah buruh di-PHK, perusahaan kemungkinan akan mengambil pekerja dari TKA. Sebab, TKA khususnya yang mau bekerja menjadi tenaga kasar mau diupah/digaji lebih rendah dari UMK. Sehingga, perusahaan lebih untung.
"Ini jelas ancaman mas. Kalau perusahaan di Gresik diisi pekerja TKA. Maka pengangguran di Gresik makin tinggi," terangnya.
Berdasarkan data, PHK terhadap buruh yang bekerja di 1.700 lebih di Kabupaten Gresik terbilang sangat tinggi. Pada tahun 2014 tercatat tercatat ada sebanyak 5.000 buruh yang di-PHK. Tahun 2015 sebanyak 10.000 buruh. Dan tahun 2016, 4.000 buruh.
Baca Juga: Dampingi Jokowi Resmikan Smelter Freeport di Gresik, Pj Adhy Karyono Optimis Dongkrak Perekonomian
Wakil Ketua DPRD Gresik, Hj. Nur Saidah membenarkan, angka pengangguran di Kabupaten Gresik masih tingggi. Dikhawatirkan, dengan jumlah PHK di Kabupaten Gresik yang menunjukkan angka tinggi, maka jumlah angka pengangguran akan terus bertambah.
Belum lagi, lanjut Nur Saidah, dengan membanjirnya TKA masuk di industri yang ada di Kabupaten Gresik, maka akan menjadi ancaman bagi pekerja/buruh lokal. "Jelas. Membanjirnya TKA ke Gresik akan makin menambah pengangguran di Gresik," jelas politisi Gerindra asal Kecamatan Duduksampeyan ini.
Nur Saidah menyatakan, bahwa masuknya TKA di Gresik berdasarkan data yang diterimanya banyak yang ilegal. Mereka banyak yang bekerja tanpa dilengkapi izin lengkap.
Baca Juga: Kejari Gresik Periksa 8 Orang Buntut Dugaan Penyimpangan Beras CSR Desa Roomo
Kalau kondisi itu dibiarkan, maka ancaman bagi angka pengangguran dan angka kemiskinan di Kabupaten Gresik. "Saya minta Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) tidak tutup mata dan tutup telinga melihat kondisi tersebut. Disnakertrans harus turun," pintanya.
Nur Saidah mengaku, bahwa ancaman TKA bagi pekerja lokal itu berlaku secara nasional. Bukan hanya di Kabupaten Gresik. Secara nasional, kata Nur Saidah, bahwa pekerja itu misalnya berasal dari RRC dan lainnya.
Kondisi ini pasca adanya kebijakan MEA. Salah satunya adalah persaingan kerja berujung sempitnya lapangan pekerjaan bagi WNI(warga negara Indonesia). "Serbuan TKA tersebut jelas akan merugikan. WNI akan terjajah oleh bangsa lain di negaranya sendiri," pungkasnya. (hud/rev)
Baca Juga: Beras dari Dana CSR Bau dan Tak Layak, Warga Desa Roomo Gresik Demo Kades
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
