Rapat Akbar Aktualisasi Resolusi Jihad di Tebuireng, Bangsa Harus Berdaulat

Disamping itu, lanjut Gus Solah, kedaulatan digital juga perlu diperhatikan dalam rangka mewaspadai perkembangan zaman yang bisa saja mengancam kedaulatan negara. “Perang kita sekarang data cyber yang harus diwaspadai. Harus kita perhatikan supaya kita tidak menjadi bulan-bulanan atau sasaran keuntungan negara lain. Kita pasar yang besar sekaligus sumber daya yang besar. Sumberdaya itu diolah oleh orang lain kemudian dijual kepada negara lain,” terang Gus Solah.

KH Mahfud Syaubari, penggagas FPB dalam kesempatan tersebut mengatakan, pihaknya menggagas rapat akbar tersebut karena kepedulian terhadap bangsa. Sehingga harus kembali mengambil pesan penting dalam resolusi jihad. “Setelah rapat akbar ini kami akan berupaya mem-follow-up dari apa yang sudah disepakati tadi. Dan akan disampaikan kepada presiden,” katanya.

Sementara Mayjend Wiyarto, menerangkan, melalui rapat akbar aktualisasi resolusi jihad ini masyarakat diharapkan mengetahui jihad yang benar, jihad yang fisabilillah. Menurutnya, resolusi jihad mempunyai nilai sejarah, namun selama ini tidak digali.

“Resolusi jihad ini sangat erat hubungannya dengan tanggal 10 November. Mungkin tidak pernah merdeka kalau tidak ada resolusi jihad. Sayangnya, sejarah ini putus, hilang, tidak pernah dibaca, tidak pernah dipelajari. Makanya hari ini kami hadir bersama para kiai, guna disampaikan kepada masyarakat umum,” ulasnya.

Sejarah masa lalu, lanjutnya, TNI selalu bergandengan dengan ulama (NU) dan santri dalam menjaga keutuhan NKRI. Termasuk keterlibatan santri saat melawan PKI. “Kekuatan-keuatan ini merupakan kekuatan kebangsaan yang kedepan tantangannya tidak lebih ringan. Kesantunan, kesopanan yang menjadi ciri islam Indonesia harus dijaga, jangan sampai nanti kita dirusak, diadu domba kepentingan asing,” pungkas Wiyanto. (rom/ony/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News