Kapolri Jenderal Tito Karnavian, bersama Ketum PBNU Said Aqil Siraj saat menghadiri acara silaturahim dan sarapan pagi di kantor PBNU di Kramat Raya, Jakarta Pusat, Minggu (27/11).
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Komisi III DPR akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, hari ini (28/11).
Anggota Komisi III DPR Aboebakar Al Habsy mengungkapkan ada sejumlah kabar yang perlu diklarifikasi kepada Kapolri terkait kegaduhan yang terjadi.
Baca Juga: Demo HMI Kediri Peringati 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Diwarnai Aksi Dorong Pintu Gerbang
"Terutama ungkapan Kapolri mengenai adanya ancaman makar. Ini bukan tuduhan yang main-main. Kita akan minta penjelasan mengenai hal ini, agar masyarakat tidak was-was," kata Aboe, Minggu (27/11).
Ia mengingatkan agar hal ini hanya bukanlah sebuah spekulasi atau kesimpulan yang masih sumir. "Karena di sisi lain Menhan (Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu) menyampaikan tidak ada indikasi adanya makar ataupun gerakan sejenis," ujar Politikus PKS itu.
Selain itu, Aboe juga akan mengklarifikasi berbagai pelarangan yang dilakukan oleh Polda dan Polres di berbagai daerah atas rencana aksi 2 Desember nanti. Termasuk adanya surat dari lingkup Polri yang meminta pelarangan pemberian izin pengangkutan orang ke Jakarta.
Baca Juga: Kapolres Blitar Kota Bantah Tangkap Pria Pembawa Poster Saat Kunjungan Jokowi: Hanya Mengamankan
Aboe mengingatkan Indonesia telah memilih menjadi negara demokrasi, sedangkan kebebasan menyampaikan pendapat adalah salah satu pilar dari demokrasi.
"Karenanya ada 3 pasal dalam UUD 1945 dan ada 3 UU yang melindungi kebebasan penyampaian pendapat," kata Aboe.
Sementara kemarin, Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian menegaskan dirinya tak pernah menuduh Aksi Bela Islam II '411' (4 November) melakukan makar terhadap negara.
Baca Juga: Tafsir An-Nahl 99-100: Banser Lebih Suka Membela Gereja, Ketimbang Agama yang Dinista
Pernyataan dugaan makar yang ia sampaikan beberapa waktu lalu itu, ia tujukan kepada kelompok pendompleng yang memanfaatkan aksi murni menuntut proses hukum atas dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu untuk mengegolkan agenda-agenda lain di luar tuntutan tersebut.
"Saya tidak pernah sekalipun menuduh pengunjuk rasa dalam aksi tersebut makar. Tidak pernah," katanya usai menghadiri silaturahim dan sarapan pagi dengan jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Wilayah NU DKI Jakarta, di Gedung PBNU, Jalan Keramat Raya Jakarta Pusat, kemarin (27/11).
Menurut Tito, pernyataannya tersebut adalah sinyal untuk kelompok-kelompok pendompleng itu yang membawa agenda di luar tuntutan Ahok seperti pendirian khilafah, menggulingkan presiden sah, dan bahkan menebar kekacauan untuk menciptakan instabilitas dan teror. "Ada. Kelompok teror itu sudah masuk. Sudah," katanya.
Baca Juga: Tafsir An-Nahl 99-100: Andai Jokowi Meniru Tuhan, Demo tak kan Terjadi
Pihaknya pun ketika itu sudah mensiagakan Densus 88 untuk mengantisipasi kejadian-kejadian tak diinginkan. Tito mengaku telah berkomunikasi dan menyampaikan temuannya itu kepada GNPF-MUI di antaranya Habib Rizieq, Bahtiar Nasir, dan Arifin Ilham. Pihaknya meminta jangan sampai ada anggapan bahwa dirinya tidak pro dengan pengunjuk rasa. Dalam negara demokrasi, demonstrasi diperbolehkan. "Bahkan kami persilakan. Kami dorong," paparnya.
Sikap yang sama, ungkap Tito, akan diterapkan institusinya mengantisipasi rencana Aksi Bela Islam III yang digelar 2 Desember mendatang. Pihaknya terus berkomunikasi dengan penyelenggara aksi. Ia menekankan selama aksi dilakukan sesuai dengan aturan hukum, akan tetap diperbolehkan.
Hanya saja, imbuh Tito, pihaknya meminta agar demonstrasi digelar di lokasi lain. Bukan di jalan-jalan protokol yang bisa menggangu kepentingan publik dan hak asasi orang lain. Ini sebagaimana diatur UU No 9 Tahun 1998 Pasal 6 tentang kewajiban dan tanggungjawab pengunjuk rasa.
Baca Juga: Hatta Taliwang Diburu, Beredar Video Perpecahan TNI Pasca Kivlan dan Adityawarman Diciduk
Jika aksi itu dilakukan di tempat tersebut, papar Tito, pihaknya bisa membubarkannya. Dan bila massa berjumlah ribuan dikhawatirkan akan rawan konflik dan jatuh korban. Karena itu, Tito telah berkomunikasi dengan penyelenggara aksi agar lokasi dialihkan. "Sekali lagi jika ada kelompok pendompleng ingin ciptakan instabilitas, kita akan tindak tegas."
Tito mengatakan, ada kelompok yang memiliki agenda makar dalam aksi demo besar. Namun kelompok itu dipastikan bukan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI.
"Itu sebenarnya sinyal yang diberikan untuk kelompok pendompleng dan teman-teman dari Aksi Bela Islam paham itu," sambung Tito.
Baca Juga: Ahmad Dhani Diciduk karena Hina Jokowi, Tommy Soeharto Ada pada Bagan Donatur Aksi
Lalu siapa kelompok yang hendak berbuat makar tersebut? Tito tak mengungkap siapa mereka.
"Ada kelompok-kelompok yang ingin menggunakan isu ini karena ada pengumpulan massa. Mereka mendompleng dengan membawa isu lain. Di antaranya menggulingkan Presiden dengan cara menduduki DPR," kata Tito.
Di sisi lain, Panglima Aksi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Munarman menegaskan, tidak akan ada aksi makar dalam Aksi Bela Islam III yang akan digelar pada 2 Desember nanti.
Baca Juga: 10 Orang yang Ditangkap Jelang Demo 212 Dituding Makar, Prabowo: Harus Dilepas
Munarman menyayangkan adanya pihak-pihak yang memelintir aksi menuntut penahanan terhadap Gubernur DKI Jakarta (nonaktif) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu menjadi isu makar.
"Saya tegaskan tak akan ada makar kepada pemerintah. Aksi kami tetap menuntut Ahok ditangkap. Jangan diplesetkan ke isu yang lain. Kami sayangkan ada pihak yang melintir isu itu," tegas Munarman.
Munarman menjamin bahwa Aksi Damai Bela Islam Jilid III akan tetap berjalan dan akan berlangsung damai tanpa mengganggu ketertiban umum.
Baca Juga: Tuntut Ahok Ditahan, Ratusan Umat Islam di Ngawi Gelar Demo di tengah Kota
"Aksi 212 akan tetap berjalan pada Jumat 2 Desember. Kalau aksi 411 kan dilakukan usai Salat Jumat. Kalau 212 aksi nya dari pagi pukul 08.00 WIB, nanti ada Salat Jumat di tengah-tengah," kata juru bicara Front Pembela Islam (FPI) itu.
Munarman melanjutkan, untuk masalah tempat nantinya aksi tersebut akan diselenggarakan dari Bundaran Hotel Indonesia (HI) hingga Jalan Sudirman.
Di sisi lain, Aliansi Buruh Bergerak akan turun dan ikut menyatakan pendapat yang direncanakan pada demo 2 Desember nanti (212). Bersama Koalisi Konfederasi Buruh, Aliansi Buruh Bergerak akan turun dengan estimasi 10 ribu massa buruh.
Juru Bicara Presidium Aliansi Buruh Bergerak, Abas Firdaus Basuni menegaskan bahwa menyatakan pendapat di muka umum itu salah satu bentuk partisipasi publik di negara demokrasi. Hal itu juga sudah diatur dalam regulasi yang ada di Indonesia.
Abas menegaskan, seluruh elemen buruh merasa resah dengan situasi saat ini yang menyulut gerakan buruh turun ke jalan. Hal ini sangat riskan dan berpotensi untuk ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu.
"Karenanya kami akan mengonsolidasikan diri dan menyatakan pendapat di muka umum dengan estimasi massa buruh sebanyak 10 ribu maksa aksi, untuk mengepung istana negara untuk tegaknya keadilan demi kuat dan kokoh nya kebhinekaan," kata Abas,Minggu (27/11).
Aliansi Buruh Bergerak ini terdiri dari, Konfederasi Sarbumusi NU, Federasi KIKES (Kimia dan Kesehatan) SBSI, Federasi NIKEBA (Niaga, Keuangan dan Bank) SBSI, Konferensi KSPN dan Federasi SPN. (rmol/rol/yah/mer/lan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
