Puluhan mahasiswa dari PMII Situbondo saat menggelar aksi teatrikal
SITUBONDO, BANGSAONLINE.com - Puluhan aktivis dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Situbondo, Senin (9/1) menggelar aksi unjuk rasa terkait dengan turunnya hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tentang surat pernyataan miskin (SPM) bagi pasien miskin.
Dalam orasinya, mereka menuntut penegak hukum di Situbondo melakukan langkah hukum mengusut tuntas para oknum yang terlibat dalam persoalan SPM, yang ditengarai ada potensi kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Selain itu, mereka juga meminta Bupati Situbondo memecat Sekretaris Daerah (Sekda) serta Direktur RSUD Abdoer Rahem Situbondo kerena dinilai sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam carut marutnya SPM.
Baca Juga: RSAR Situbondo Dapat Peralatan Medis Canggih
"Kami minta Bupati Situbondo segera memecat Sekda dan Direktur RSUD yang dinilai tidak becus mengurus SPM berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK RI," koar Ketua Umum PMII Cabang Situbondo Anis Mukaddas di depan kantor Pemkab Situbondo.
Pantauan BANGSAONLINE.com, puluhan massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) bergerak dari kantornya di jalan Seroja Kelurahan Dawuhan menuju Pemkab Situbondo sambil bernyanyi darah juang dan meneriakkan yel yel pergerakan. Mereka dikawal ketat aparat kepolisian.
Sesampainya di kantor Pemkab, massa langsung berorasi dan membentangkan sejumlah poster, di antaranya bertuliskan "Pecat Sekda dan Direktur RSUD Abdoerrahem Situbondo".
Baca Juga: Upaya Naik Kelas C, RSUD Besuki Situbondo Bangun Instalasi Laundry
Saat di Pemkab Situbondo mereka memaksa masuk ke dalam. Massa yang terus merangsek semakin memanaskan suasana hingga nyaris terjadi gesekan antara massa dan aparat. Tak mau massa anarkis, aparat mempersilahkan mahasiswa masuk ke kantor Pemkab Situbondo.
Di dalam, puluhan mahasiswa ditemui oleh Bupati Situbondo Dadang Wigiarto, Wakil Bupati Situbondo Yoyok Mulyadi dan Sekda Syaifullah.
Di hadapan ketiganya, Korlap Aksi, Hasan menjelaskan bahwa, pelayanan kesehatan dalam surat pernyataan miskin (SPM) masih belum terselesaikan dan hasil audit investigasi BPK RI menuai pertanyaan dan perlu diselesaikan. Dari beberapa temuan BPK RI itu, salah satunya adalah, penerbitan SPM tidak tepat sasaran dan penerbitan klaim pembayaran pasien SPM tahun 2016 tidak tepat.
Baca Juga: Bupati Situbondo Beli Ambulans Baru Senilai Rp 1,6 Miliar untuk RSUD Abdoer Rahem
Berdasar hasil audit investigasi BPK RI tersebut PMII meminta kepada Bupati Situbondo untuk bertanggung jawab mengenai hasil audit BPK RI tentang SPM. Ia juga meminta Bupati Situbondo segera memecat Sekda dan Direktur RSUD yang dinilai tidak becus mengurus SPM berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK RI.
Setelah dari pemkab Situbondo, ratusan massa PMII menuju Polres Situbondo. Mereka meminta Polres Situbondo untuk melakukan langkah-langkah hukum dengan mengusut tuntas para oknum yang terlibat dalam persoalan SPM.
Setelah selesai berorasi di depan Polres Situbondo, rombongan massa bergerak ke kantor DPRD Situbondo. Di depan kantor DPRD mereka aksi teatrikal, menggambarkan penderitaan rakyat miskin dan matinya hati nurani penguasa di Situbondo dengan simbol keranda mayat.
Baca Juga: LKD Belum Selesai, Dana Transfer Tahun 2017 dari Pusat untuk Pemkab Situbondo Terancam Ditunda
Usai berorasi secara bergantian, puluhan massa PMII ditemui oleh Ketua DPRD Basori Shanhaji, Wakil Ketua DPRD Zainiye, dan Anggota DPRD Moh Nizar.
Di depan wakil rakyat tersebut, PMII mendesak agar DPRD segera meminta BPK RI untuk melakukan audit investigasi untuk mengetahui kerugian negara yang ditimbulkan atas temuan BPK RI mengenai data ganda, tidak tepat sasaran serta data fiktif. Di samping itu DPRD juga diminta segera menggunakan hak angket dalam menyikapi dan menuntaskan persoalan SPM sesuai dengan hasil audit investigasi dari BPK RI.
"Sebagai tanggung jawab moral karena DPRD merupakan wakil rakyat, kami minta DPRD menekan Bupati Situbondo untuk melakukan pemecatan terhadap Sekda dan Direktur RSUD Abdoer Rahem sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan SPM," pinta Anis Mukaddas.
Baca Juga: Hutang SPM Pemkab Situbondo Rp 4,7 Miliar, DPRD Minta BPK RI Audit Investigasi
Mendengar tuntutan dari para aktivis, Ketua DPRD Situbondo, Basori Shanhaji berjanji akan menindaklanjutinya. Namun ia menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas DPRD tentu saja akan berpedoman pada regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Tadi sebelum menemui sahabat-sahabat PMII, telah terbentuk panitia kerja terkait dengan SPM itu melalui sidang paripurna. Kita tunggu hasil panitia kerja selama satu minggu seperti yang telah diamanatkan oleh kelembagaan DPRD," jelas alumni Ponpes Nurul Jadid Paiton Probolinggo ini, Basori Shanhaji, di depan puluhan massa PMII. (stb1/had/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
