Dewan pendidikan saat menyampaikan rilis terkait petisi yang dikeluarkan di aula Pasca Sarjana STAIN Kediri.
KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Belum adanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan Pemkot Surabaya dan Pemkot Blitar tentang pengelolaan SMA dan SMK oleh Pemerintah Provinsi, mendapatkan reaksi dari Dewan Pendidikan Kota Kediri.
Mereka membuat petisi agar MK segera meberikan putusan untuk mengembalikan pengelolaan SMA dan SMK kembali ke pemerintah daerah.
Baca Juga: Pj Wali Kota Kediri Beri Arahan untuk Guru Pendamping Khusus Sekolah Inklusi Tingkat TK hingga SMP
Petisi ini disampaikan Ketua Dewan Pendidikan, Heri Nurdianto. Petisi pendidikan ini, kata dia, untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang adil dan merata dan berkeadilan, agar pendidikan bisa dirasakan murah dan berkualitas oleh masyarakat.
"Petisi ini kami sampaikan pada stakeholder pendidikan yang ada di pusat maupun provinsi dan daerah," katanya.
Ada satu item dari 10 petisi yang ditujukan pada MK yang hingga saat ini belum mengeluarkan putusan dari gugatan Pemkot Surabaya dan Pemkot Blitar, tentang pengelolaan SMK dan SMA yang diambil alih oleh Pemprov.
Baca Juga: Gandeng Poltek SSN, Upaya Pemkot Kediri Tingkatkan Indeks Kemanan Sistem Informasi
Dalam Petisi tersebut, dewan pendidikan juga meminta pemprov untuk meningkatkan alokasi anggaran untuk SMA dan SMK.
"Kita tahu, sebelum diambil alih oleh Pemprov orang tua hanya membayar Rp 30 ribu. Namun sekarang, kembali menjadi Rp 100 ribu. Ini sangat memberatkan orang tua murid. Kami meminta agar Pemprov selama belum ada putusan dari MK, menambah alokasi anggaran untuk SMK dan SMA, ini untuk meringankan beban," ujarnya
Petisi ini, sebagai dasar Dewan Pendidikan untuk dijadikan rekomendasi kepada wali kota. Karena tugas dan fungsi Dewan Pendidikan, memberikan masukan saran dan pendapat kepada wali kota. “Jadi harapan kita masukan kita akan menjadi bahan pertimbangan walikota untuk menindak lajutinya,” tandasnya. (rif/rev)
Baca Juga: Terjunkan 18 Mahasiswa Kampus Mengajar Angkatan 8, Pemkot Kediri Harapkan Pembelajaran Inovatif
BERIKUT PETISI PENDIDIKAN 2 MEI 2017
1. MAHKAMAH KONSTITUSI DIHARAPKAN SEGERA MENGELUARKAN PUTUSAN TENTANG PENGELOLAAN SMA / SMK DIKEMBALIKAN KE PEMDA KOTA / KAB
2. SELAMA BELUM TURUNNYA PUTUSAN MK TERSEBUT, PEMERINTAH PROPINSI DIHARAPKAN MENINGKATKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK SMA / SMK SEHINGGA MERINGANKAN BEBAN BIAYA PENDIDIKAN MASYARAKAT
Baca Juga: Dishub Kota Kediri Ajak Anak-Anak SMP Gemar Naik Bus Sekolah
3. DALAM PPDB SMA SMK DIHARAPKAN TETAP ADA PRIORITA PESERTA DIDIK WARGA KOTA KEDIRI DENGAN PERTIMBANGAN KEDEKATAN SEKOLAH DENGAN DOMISILI PESERTA DIDIK.
4. PEMERINTAH KOTA KEDIRI DIHARAPKAN SEGERA MEMBUAT REGULASI LOKASL YANG MENGATUR KEWENANGAN KOMITE SEKOLAH AGAR BENAR-BENAR MENJADI MITRA STRATEGIS SEKOLAH UNTUK KEMAJUAN PENDIDIKAN
5. SATUAN PENDIDIKAN DIHARAPKAN MELIBATKAN KOMITE SEKOLAH DALAM PROSES PENYUSUNAN DAN PENGAWASAN RAPBS DENGAN MENGUTAMAKAN TRANSPARANSI DAN BERBASIS ON LINE
Baca Juga: Jangkau Tenaga Pendidikan, Dispendukcapil Kota Kediri Lakukan Aktivasi IKD untuk Guru TK
6. SATUAN PENDIDIKAN BERBASIS AGAMA TERTENTU WAJIB MEMBERIKAN PENDIDIKAN AGAMA SESUAI AGAMA PESERTA DIDIK DAN DIAJARKAN OLEH GURU YANG SEAGAMA.
7. PELAKSANAAN PPDB DIHARAPKAN BERJALAN BERSIH DAN TRANSAPARAN SEHINGGA TIDAK MENODAI DUNIA PENDIDIKAN.
8. DALAM PELAKSANAAN PPDB TINGKAT SEKOLAH DASAR WAJIB MEMPRIORITASKAN PESERTA DIDIK DARI KELURAHAN SETEMPAT ATAU YANG BERRTEMPAT TINGGAL TERDEKAT DARI SEKOLAH.
Baca Juga: Zanariah Hadiri Peresmian Gedung Kuliah III PSDKU Universitas Brawijaya Kediri
9. SATUAN PENDIDIKAN DIHARAPKAN MENINGKATKAN KOMPETENSI DAN PENGUATAN KARAKTER PARA GURU.
MENGHIMBAU KEPADA SEMUA
10. SEKOLAH UNTUK TIDAK MELAKUKAN PRAKTEK JUAL BELI SERAGAM, BUKU, DAN ATRIBUT YANG LAIN.
Baca Juga: Tuntaskan Permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS), Pemkot Kediri Gelar Rakor
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
