Gabungan 13 pegiat LSM yang tergabung dalam Seratu saat dialog dengan pimpinan DPRD. foto: HABIBI/ BANGSAONLINE
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Kalangan Dewan berjanji akan menyampaikan beberapa tuntutan pegiat LSM yang tergabung dalam Seratu (Serikat Rakyat Tolak Umbulan) terkait rencana pembangunan proyek strategis Nasional Umbulan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh ketua DPRD M Sudiono Fauzan usai menemui perwakilan para aktivis di lantai dua gedung DPRD Pasuruan.
Saat dikonfirmasi Bangsaonline.com, pria yang akrab dipanggil Dion ini menjelaskan bahwa proyek Umbulan yang ada di wilayah Kecamatan Winongan Kabupatanen Pasuruan merupakan proyek Nasional sesuai dengan Perpres no 03 tahun 2016.
Baca Juga: Dapat Pendanaan Rp474 Miliar, ini Program Perumda Giri Tirta Gresik di Tahun 2022-2023
”Untuk kegiatan pelaksanaan proyek ditangani langsung oleh Kementerian PU PERA melalui Pemprov,” jelasnnya.
Politisi PKB ini menegaskan bahwa dalam proyek Umbulan, Pemkab tidak ikut cawe-cawe, termasuk dalam penyusunan AMDAL (analisa mengenai dampak lingkungan). "Kajian dan penyusunan (Amdal, red) tidak melibatkan pemerintah daerah, pasalnya proyek tersebut adalah lintas daerah yang akan menikmati sumber Umbulan. Bahkan Bupati Irsyad Yusuf juga tidak ikut cawe-cawe, apalagi ikut memberikan rekomendasi,“ terangnya.
Pada prinsipnya,para wakil rakyat di DPRD siap menindaklanjuti beberapa tuntutan SERATU untuk kepentingan Masyarakat Pasuruan ,utamanya bagi beberapa desa yang sekitar Umbulan apabila nanti betul betu di laksanakan mereka tidak mengalami kesulitan air bersih
Baca Juga: Proyek Peremajaan Pipanisasi, Bupati Gus Yani Minta PDAM Giri Tirta Gandeng Pihak Ketiga
“Kalau perlu kita akan fasilitasi teman-teman LSM untuk ketemu Pemkab Pasuruan maupun Pemprov Jatim untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka,“ jelas sekretaris DPC PKB Pasuruan ini.
Adapun beberapa tuntutan yang disampaikan massa saat demo, di antaranya proyek Umbuan harus memberikan nilai manfaat terhadap masyarakat Pasuruan, masyarakat sekitar Umbulan harus diberikan sarana air secara gratis, jaminan tidak terjadi krisis air bersih, selain itu pengelolaan juga harus dilakukan oleh Pemkab pasuruan mengingat lokasi Umbulan berada di wilayah Pasuruan. (hab/par/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
