Aktivis HMI dan Anggota Dewan Kota Blitar Sholat Gaib di Pinggir Jalan untuk Muslim Rohingya

KOTA BLITAR, BANGSAONLINE.com - Puluhan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Blitar menggelar shalat gaib untuk korban tragedi kemanusiaan muslim Rohingnya di Myanmar, Selasa (5/9). Sholat gaib yang dilakukan dipingir jalan Ahmad Yani, tepat di depan pintu masuk gedung DPRD Kota Blitar itupun sempat menjadi perhatian pengguna jalan. Bahkan beberapa anggota dewan yang sedang berada di kantor ikut turun melaksanakan sholat gaib.

"Kami mengajak seluruh masyarakat warga Blitar, termasuk anggota dewan untuk mendoakan saudara-saudara muslim Rohingya yang saat ini sedang ditindas," ungkap koordinator aksi Nuris Eka Widi Kusuma, Selasa (5/9).

Baca Juga: Jelang Pilwali Blitar 2024, KPU Lakukan Sortir dan Lipat Kotak Suara

Sholat gaib tersebut dilakukan pasca aksi solidaritas dan aksi teatrikal di perempatan Lovi Kota Blitar. Dalam aksi tersebut, aktivis HMI mendesak pemerintah untuk memutuskan hubungan diplomasi dengan Myanmar. Mereka juga menuntut pemerintah mengusir duta besar Myanmar untuk Indonesia.

Massa juga mendesak Dewan Keamanan PBB segera mengirimkan pasukan kemanusiaan guna menyelamatkan etnis Rohingya, mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan PBB, serta memberikan embargo terhadap Myanmar.

Baca Juga: Setelah Undi Nomor, Dua Paslon Pilwali Blitar 2024 Kompak untuk Tak Saling Menjatuhkan

Dalam aksinya, mereka juga sempat membakar ban dan dua foto tokoh pimpinan Myanmar yakni Aung San Suu Kyi dan Komandan militer Myanmar, Min Aung Hlaing. Bendera Myanmar pun juga ikut dibakar sebagai simbol upaya pemberangusan kejahatan di atas dunia.

"Pemerintah harus melakukan tindakan nyata kepada saudara kita muslim Rohingya. Kita tunjukkan bahwa Islam adalah agama Rahmatan Lil Alamin," tegasnya.

Sementara wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto mengatakan, konflik di Myanmar yang terjadi saat ini bukan merupakan konflik antar agama, melainkan kekerasan kemanusiaan. Sehingga upaya menghentikan kekerasan kemanusiaan tersebut wajib dilakukan semua pihak. Termasuk Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Baca Juga: Sejumlah Wartawan Dilarang Masuk saat Pengundian Nomor Urut Cabup, ini Respon Ketua PWI Blitar

"Kita tidak boleh melakukan intervensi pada negara lain, namun di sisi lain kekerasan kemanusiaan yang ada disana wajib dilakukan semua pihak. Termasuk kita yang sesama muslim," paparnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News