Pecat Balik 15 Petinggi PPP, SDA Anggap Romi Cs Ingin Jatah Menteri

JAKARTA(BangsaOnline)Kisruh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus berlanjut. Sebelumnya, kelompok Sekretaris Jenderal DPP PPP Romahurmuziy (Romi), memecat Suryadharma Ali (SDA) dari posisi Ketua Umum PPP melalui Rapat Pengurus Harian dengan alasan telah melanggar Anggaran Rumah Tangga.

Menurut SDA, pemberhentian tersebut tidak sah. "Saya ingin menyampaikan pemberhentian itu ilegal, tidak ada dasarnya," jelas SDA saat jumpa pers di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (12/9/2014).

Melihat serangan tersebut, SDA pun melakukan pemecatan balik terhadap kelompok Romi Cs.

"Pemberhentian pengurus harian, kedua tentang pengangkatan pengurus harian; Saudara Emron Pangkapi, Suharso Monoarfa, Lukman Hakim Saifuddin, Ermalena Muslim, Reni Marlinawati, Aunur Rofik, Rusli Effendi, Yuroni Yazid, Hizbiyah Rohim, Romahurmuziy, Joko Purowanto, Dini Mentari, Nurmila Muslih, Siti Maryam Thawil serta Mahmud Yunus telah nyata-nyata tidak menaati AD/ART Keputusan Partai PPP yang diputuskan sah dan tidak menjunjung tinggi, sehingga dipandnag perlu berupa pemberhentian dari jabatan sebagai pengurus harian, masa bakti 2011-2015," kata Akhmad Ghozali Harahap saat membacakan surat keputusan Nomor 1358/KPTS/DPP/P/IX/2014 tentang Pemberhentian Pengurus Harian DPP PPP. Surat pemecatan itu ditembuskan ke Mendagri, Menkum HAM, Kapolri, Ketua KPU, Bawaslu dan DPW-DPC se-Indonesia.

Menurut dia, hingga saat ini Ketua DPP PPP yang sah tetap dijabat oleh Suryadharma Ali hingga Muktamar 2015 nanti.

"Ketum DPP PPP Suryadharma adalah satu-satunya orang yang dipilih oleh Muktamar secara langsung dan diberi tanggung jawab kelola partai masa bhakti 2011-2015," jelas dia.

Baca Juga: Yusuf Rio Wahyu Prayogo-Ulfiyah Daftar ke KPU Situbondo

Menurut SDA, upaya penggulingan dirinya oleh kelompok Romahurmuziy, Emron Pangkapi dan Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP sebelum ditetapkan sebagai tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bahkan, kata dia, perongrongan itu sudah direncanakan sejak 2013. Sementara alasan sebagai tersangka KPK menurut SDA, hanya alibi saja.
"Saya ingin menjelaskan pemberhentian saya itu didasari oleh status saya pada saat ini sebagai tersangka oleh KPK. Upaya memberhentikan saya sudah jauh-jauh hari, mungkin dari tahun 2013 tapi saya mengetahuinya bulan Januari 2014," jelas SDA Saat jumpa pers di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegor, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/9/2014).

Kata SDA, tujuan Romi Cs waktu itu agar partai berlambang Kakbah tersebut bisa berkoalisi dengan kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Suharso, Romi, Rahmat Yasin dan Emron mau memberhentikan saya karena mereka dua tujuan, tujuan pertama ingin membawa PPP ke kelompok politik lain, mereka bertentangan dengan arah saya dan bertentangan dengan arah Rapimnas 9-11 Mei, akan dipindahkan ke lain," jelas mantan Menteri Agama itu.

Selain itu kata dia, penggulingan tersebut untuk memudahkan pembagian jabatan di DPR dan MPR.

"Motif kedua untuk memudahkan, pengelolaan, pembagian jabatan pada DPR MPR 2014-2019 dan yang ketiga ada kemungkinan juga akan membawa PPP ketempat lain dalam rangka memperoleh jabatan menteri," kata dia.

"Sejak Januari saya dirongrong akan dilengserkan puncaknya 23 April 2014 lewat Mukernas yang ilegal yang diselenggarakan di Taman Safari Hotel Seruni dan mengangkat Emron Pangkapi sebagai pelaksana tugas (Plt). Itu saya belum jadi tersangka, tetapi upaya itu gagal," imbuhnya.

Kata dia, penetapan sebagai tersangka dijadikan kesempatan untuk mencopot dari jabatan Ketua Umum. SDA menilai, penggulingan tersebut merupakan perbuatan makar. Sehingga kata dia, sudah sepatutnya Romi Cs dikeluarkan dari partai berlambang Kakbah itu.

"Setelah saya jadi tersangka seakan-akan mereka mendapatkan amunisi baru untuk menjatuhkan saya kembali dan dipaksakan penggulingan saya Selasa dengan cara-cara inkonstitusional. Saya menyebutnya sebagai kudeta makar," pungkasnya.

Bagaimana tanggapan Romi setelah dipecar SDA? "Bahwa apa yang dilakukan SDA nyata-nyata ketidakpahaman organisasi, ekspresi perlawanan yang kekanak-kanakan karena merendahkan akal sehat dirinya sendiri, dan pertontonkan arogansi personal yang menginjak-injak konstitusi partai," ujar Romi dalam pesan singkatnya, Jumat (12/9/2014).

Menurut Romi, SDA sudah tidak memiliki legitimasi yuridis, faktual maupun moral untuk melakukan langkah-langkah organisasi sebagian ketua umum. Alasannya, tidak adanya legitimasi yuridis karena sudah diberhentikan dalam Rapat Pimpinan Harian ke-18 DPP dan di-SK-kan pemberhentiannya dengan SK DPP nomor 077/SK/DPP/P/IX/2014 tanggal 11 September 2014.

Baca Juga: Bambang-Bayu Daftar ke KPU Kota Blitar Diantar Kesenian Bantengan

"Tidak adanya legitimasi faktual karena SDA tidak lagi mendapat dukungan DPW PPP se-Indonesia dan mayoritas Pimpinan Harian DPP. Tidak adanya legitimasi moral, karena SDA telah nyata-nyata melanggar penggunaan kaidah umum berorganisasi yang baik, menggunakan cara-cara di luar akal sehat, serta menabrak seluruh aturan berorganisasi dengan menjadikan AD/ART partai adalah dirinya, the rule is me," ucapnya.

Dia juga menegaskan, pemberhentian keanggotaan partai sesuai pasal 4 ART PPP harus melalui serangkaian proses yaitu, surat peringatan 1, 2, dan 3 yang berjarak total 30 hari, serta dilakukan dalam Rapat Pimpinan Harian DPP yang sah. Namun tahapan itu tidak dilakukan SDA. "Bahwa pemberhentian anggota Dewan Pimpinan Pusat sesuai pasal 10 ART PPP, juga harus dilakukan melalui mekanisme Rapat Pimpinan Harian DPP yang ini juga tidak dilakukan," cetusnya.

Berbeda dengan Romi, Lukman Hakim Saefuddin tak risau menanggapi pemecatan dirinya.

Baca Juga: PPP Deklarasi Dukungan ke Dhito-Dewi, Gus Makmun: Kita Dukung untuk Kebermanfaatan NU

"Kalau saya, silakan. Buat saya sama sekali nggak ada masalah," kata Lukman saat berbincang dengan detikcom, Jumat (12/9/2014).

Lukman mengatakan jabatan waketum memang amanah yang diberikan oleh Suryadharma Ali. Oleh karenanya dia tak risau jika amanah itu dicabut oleh yang memberikan.

"Saya memaknai jabatan waketum itu amanah. Dan yang memberikan memang ketum terpilih ketika itu, Pak Suryadharma Ali. Dengan sepenuh hati saya kembalikan amanah itu," ujarnya.

Baca Juga: 6 Parpol Serahkan Rekom dan Formulir B.1 KWK ke Barra-Rizal, Kiai Asep Siap Merangkul Partai Lain

Sementara Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum DPP PPP versi Romi cs yaitu Emron Pangkapi menyambangi Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimun Zubair di Ponpes Al Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Tengah, untuk melaporkan hasil rapat pengurus harian DPP PPP yang memberhentikan Suryadharma Ali dari jabatan ketua umum.

Emron didampingi Sekjen DPP PPP, M. Romahurmuziy; Bendahara Umum PPP, Mahmud Yunus; Ketua DPP PPP, Soleh Amin; Ketua DPP PPP, Usman M Tokan; Wasekjen DPP PPP, Isa Muchsin; dan caleg terpilih dari Jateng II, Muhlisin.

Emron mengatakan, kedatangannya ke KH Maimun juga untuk menjelaskan dinamika politik di tingkat nasional. Menurut Emron, rapat yang dilakukan pengurus harian adalah demi penyelamatan partai.

"Kami ingin PPP secara institusi tidak dicampur aduk dengan kasus yang menimpa saudara Suryadharma Ali. Makanya, kami berhentikan Beliau setelah menolak desakan mundur," kata Emron dalam keterangan persnya, Jumat (12/9).

Dia mengungkapkan, rapat tersebut sah dan dipimpin oleh Suryadharma Ali. Rapat tersebut dihadiri 41 orang dari 54 pengurus harian. Dari peserta yang hadir, sebanyak 35 orang menginginkan SDA mengundurkan diri, namun ditolak.

Emron menjelaskan, SDA melanggar ketentuan ART pasal 10 ayat 1 huruf c, d, dan e. Karena itulah, berdasarkan ART pasal 10 ayat 2 rapat pengurus harian memberhentikan SDA.

"Merujuk ART pasal 12 ayat 1, maka dilakukan pengisian lowongan dengan menunjuk salah satu wakil ketua umum menggantikan posisi ketua umum. Sesuai pasal 15 AD, ketua umum itu termasuk anggota DPP, tidak ada keistimewaan,” ujar dia.

Mengenai pendapat yang menyebutkan bahwa SDA hanya bisa diturunkan dalam muktamar, Emron membantah. Menurut dia, tidak ada satu pasal dalam AD/ART yang mengaturnya.

Dia menambahkan, langkah penyelamatan partai diperlakukan sama kepada seluruh kader PPP. Karena itu, pihaknya juga memberhentikan Rahmat Yasin dari jabatan Ketua DPW PPP Jawa Barat karena juga tersandung kasus hukum. Rahmat Yasin digantikan oleh Komaruddin Taher yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua DPW PPP Jawa Barat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News