Jokowi Hadiri Deklarasi Ulama se-Madura di Bangkalan: Respons Isu PKI dan Antek Asing

BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Presiden Joko Widodo menghadiri Deklarasi Ulama se-Madura di Gedung Rato Ebo Bangkalan, Rabu (18/12/2018).

Deklarasi Ulama se-Madura itu diikuti oleh puluhan ribu santri yang memadati gedung Rato Ebo, termasuk sejumlah tokoh yang tampak, yakni Pramono Anung, Ketua Umum PPP Rommahurmuzy, La Nyalla Mattalitti, dan Yeni Wahid.

Dalam sambutannya, capres nomor urut 01 Ir. Joko Widodo mengucapkan terima kasih kepada semua kiai se-Madura atas dukungan tersebut. Menurutnya, deklarasi yang dilakukan oleh ulama dan kiai tersebut selaras dengan program-program pemerintahan saat ini.

Salah-satunya, akhir bulan ini pemerintah akan menyelesaikan RUU yang berkaitan dengan Pondok Pesantren. Ia sudah memerintahkan kepada Menteri Agama agar akhir bulan ini sudah diserahkan ke DPR.

Ia menjelaskan dibuatnya RUU Ponpes merupakan bentuk pengakuan besar dari negara terhadap peran Pondok Pesantren. Karena pondok pesantren memberikan kontribusi besar terhadap negara baik sebelum dan sesudah kemerdekaan pada bangsa dan tanah air Indonesia.

"Yang jelas kita akan menyiapkan anggaran bagi pondok pesantren agar ada payung hukumnya jelas, baik dari APBN atau APBD Provinsi dan Kabupaten Kota, tinggal DPR menyetujuinya," kata Joko Widodo.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga merespons terkait isu-isu yang berkembang selama ia menjabat menjadi presiden. "Salah satunya tentang isu PKI. Selama ini saya diam dan sabar terhadap hujatan-hujatan. Namun ini tidak bisa dibiarkan, karena setelah dilakukan penelitian ada 9 juta orang yang mempercainya terkait isu PKI, Antek Asing dan lainnya. Agar lebih paham cek saja ke Solo ke masjid-masjid apa betul saya dan leluhur saya PKI," tantang Jokowi.

Ia menegaskan bahwa PKI sudah dibubarkan tahun 1966. Begitu juga orang tua, kakek-neneknya, dikatakannya adalah muslim.

Ia juga membahas isu anti ulama dan kriminalisasi yang menerpa dirinya. Jokowi mengklaim bahwa dirinya seminggu sekali ke Pondok Pesantren. Selain itu juga tiap hari ia bertemu ulama dan kiai.

"Seperti hari ini ulama se-Madura. Kemarin di beberapa Pondok Pesantren, Hari Santri Nasional kita tanda tangani. Saat ini Calon Wakil Presiden seorang Kiai, Ketua MUI, dan Rais Am NU, terus mana yang dianggap anti kiai dan Pondok pesantren?," ucapnya sedikit bertanya.

Begitu juga soal tudingan antek asing, Jokowi mengklaim bahwa selama pemerintahannya sudah berhasil mengembalikan sejumlah aset negara. Ia mencontohkan Blok Natuna yang dipertahankan dari caplokan asing, Blok Mahakam, serta Chevron yang sudah 100 persen dikembalikan ke Pertamina.

"Sedangkan Freeport selama 90 tahun Indonesia hanya dapat 9 persen, hari ini sudah 51 persen. Sekarang antek asing mana?," tanya Jokowi.

Untuk itu, Jokowi mengajak kepada masyarakat untuk menghentikan politik yang tidak beretika, tidak beradab, tidak tata krama, dan tidak sopan-santun. "Mari kita bersama-sama berpolitik yang santun, beretika, beradab dengan budaya Indonesia serta budaya islam," pungkasnya.

Sementara Bupati Bangkalan R. Latif Imron Amin menjelaskan bahwa deklarasi Ulama se-Madura sebagai bentuk dukungan para ulama' se-Madura dan para tokoh masyarakat, kepada Jokowi.

"Deklarasi ini dalam rangka untuk menyukseskan Pilpres tahun 2019 dan berjuang memenangkan pasangan presiden dan wakil presiden bapak Ir. H. Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin," terang Ketua PPP Bangkalan R.Abdul Latif Amin

Deklarasi ini, lanjutnya, merupakan kristalisasi dari respons positif para ulama dan tokoh masyarakat serta elemen masyarakat Madura terhadap kepemimpinan Joko Widodo. "Selama ini Bapak Joko Widodo telah menjalankan amanah rakyat sebagai presiden RI yang dinilai berpihak kepada rakyat. Terutama kebijakan bapak presiden terhadap masyarakat Madura, dalam hal ini berupa kebijakan penggratis Tol Suramadu," jelasnya. (uzi/ian)