Forum Masyarakat Tertindas (Format) Jember saat menggelar unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Jember, Senin (16/12).
JEMBER, BANGSAONLINE.com - Forum Masyarakat Tertindas (Format) Jember lakukan aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Jember, Senin (16/12). Mereka mendesak wakil rakyat untuk segera membentuk tim pansus (panitia khusus) pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Jember.
Belasan orang yang ikut dalam aksi unjuk rasa tersebut menyampaikan alasan perlunya membentuk pansus, dengan alasan untuk mengungkap mafia proyek di lingkungan pemerintah kabupaten. Menyusul banyaknya kasus atap ambruk dan rusaknya sejumlah gedung milik pemkab yang baru selesai digarap.
Baca Juga: Gelar Patroli, Satpol PP Jember Pastikan Tempat Hiburan Malam Tak Beroperasi saat Ramadan
Format mencatat, banyaknya kasus proyek gedung yang bermasalah mulai dari atap pendopo ambruk kantor Kecamatan Jenggawah pada tanggal 3 Desember, dan ambruknya atap ruang kelas SDN Keting 02 Kecamatan Jombang yang terjadi tanggal 14 Desember 2019 lalu.
Menurut salah satu orator aksi demonstrasi, Kustiono Musri, dua kasus itu cukup menjadi indikasi ketidakberesan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.
"Kami mendesak DPRD Jember segera membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengusut pengadaan proyek oleh Pemkab Jember," kata Kustiono saat dikonfirmasi usai aksi.
Baca Juga: Sambut Ramadan, Pj Gubernur Jatim Gelar Pasar Murah di Jember
Desakan pembentukan pansus ini, lanjut Kustiono, menyusul adanya dugaan mafia dalam pelelangan proyek dan ambruknya bangunan kantor Kecamatan Jenggawah. "Ditambah lagi dengan ambruknya atap SDN 02 Keting Jombang," lanjutnya.
Oleh karena itu menurut Kustiono, dia dan anggota Format lainnya, terdorong untuk melakukan upaya mendesak pembentukan pansus. "Ada persoalan besar yang harus dibongkar bersama. Apalagi urusannya menyangkut keselamatan anak bangsa dalam hal ini bangunan sekolah," tegasnya.
Kustiono menambahkan, dengan pembentukan Pansus, anggota dewan dapat menunjukan bahwa mereka memang benar benar wakil rakyat.
Baca Juga: Menteri PPPA Bahas Stunting di Jember
"Tinggal harapannya ketika Pansus dibentuk, bisa mengusut setiap proses pengadaan proyek. Ini sekaligus membuktikan apakah Pemerintahan Kabupaten Jember tegak lurus sesuai aturan dan jargon Bupati, atau justru carpak (bohong, red)," tandasnya.
Usai berorasi, para pengunjuk rasa meminta para anggota dewan yang menemui untuk menandatangani kesepakatan untuk benar-benar mengungkap dugaan mafia proyek itu.
"Tadi ada mas David Ketua Komisi C, Agusta, dan Hadi Supaat, juga anggota dewan lainnya, kami minta tanda tangan bermaterai untuk menunjukkan komitmennya mengusut mafia proyek ini," pungkasnya.
Baca Juga: Factory Tour Bupati Jember ke PT Intidaya Dinamika Sejati
Terpisah, Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi menyambut baik desakan tersebut. Komisi A, B, dan C menurutnya telah memberikan rekomendasi ke Pimpinan Dewan untuk memfasilitasi pembentukan Pansus.
"Usulan dari anggota-anggota sudah sampai. Besok Selasa (17/12/2019), langsung digelar rapat Badan Musyawarah untuk Pansus Pengadaan Barang dan Jasa serta menjadwal dimulainya interpelasi," tegasnya. (jbr1/yud/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
