Sidang paripurna agenda interpelasi Bupati Jember Faida yang digelar di gedung DPRD Jember, Senin (23/12) lalu.
JEMBER, BANGSAONLINE.com - Penggunaan Hak Interpelasi oleh mayoritas anggota DPRD Jember menyikapi banyaknya persoalan yang ada, dinilai DPC Gerindra Jember sebagai bentuk kewajaran. Sebab, DPRD Jember memang memiliki wewenang pengawasan, berhak untuk bertanya dan meminta penjelasan terkait persoalan yang memang hanya bisa dijawab oleh eksekutif.
Hal ini disampaikan Ketua DPC Gerindra Jember Moh. Satib, menyikapi penggunaan Hak Interpelasi DPRD Jember kepada Pemkab setempat, Rabu (25/12/2019).
Baca Juga: Gelar Patroli, Satpol PP Jember Pastikan Tempat Hiburan Malam Tak Beroperasi saat Ramadan
Menurutnya, Hak Interpelasi itu perlu ditanggapi positif, dan pihak eksekutif harus bisa memberikan jawaban yang rasional sesuai fakta. "Jangan ditanggapi sebaliknya. Interpelasi itu kan hak dewan dalam melakukan penyikapan, atau kita bertanya kepada eksekutif. Saya kira hal itu tidak perlu ditakutkan, dan wajar," kata Satib.
Pria yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jatim ini mengingatkan eksekutif, untuk tidak terlalu menanggapi negatif interpelasi yang dilakukan dewan. "Karena nantinya, eksekutif memberikan jawaban, dan ketika legislatif mendapat jawaban yang rasional, dan bisa diterima, berarti kan sudah selesai," ujarnya.
"Jangan kemudian nantinya dibayangkan, setelah ini hak angket, dan kemudian pemakzulan, ini masih jauh, prosesnya panjang. Yang penting (Hak Interpelasi) ini jalan dan pahami bahwa ini suatu proses wajar," ulasnya.
Baca Juga: Sambut Ramadan, Pj Gubernur Jatim Gelar Pasar Murah di Jember
Satib juga menjelaskan, bahwa negara ini menganut trias politika. "Sehingga nanti, bupati dapat hadir dan menjelaskan, dan sebagai orang nomor 1 (bupati) taatlah dalam aturan main. Secara etika pun bupati diharapkan hadir. Artinya secara etika memang harusnya begitu. Karena kan pimpinan sentral kan bupati," katanya.
"Bahkan jika perlu ada Forkopimda kan bisa dimanfaatkan sebagai ajang komunikasi. Tapi kemudian tidak dipakai, ya sudah. Maka perlu tindakan formal," sambungnya.
Satib juga mengomentari anggota Gerindra yang tidak setuju dengan dilakukan interpelasi. "Itu dinamika wajar, tapi setelah penjelasan, Alhamdulillah semua kompak kok," pungkasnya. (jbr1/yud)
Baca Juga: Menteri PPPA Bahas Stunting di Jember
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
