Syafiuddin, Anggota Komisi V DPR RI Sidak Rest Area Tanean Suramadu di KKJSM

BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Anggota Komisi V DPR RI H. Syafiuddin, S.Sos melakukan sidak ke pembangunan rest area Tanean Suramadu yang ada di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJSM), Kamis (26/12/2019).

Sidak ini dilakukan setelah Komisi V merupakan tindak lanjut rapat dengar pendapat (RDP) dengan BPWS di Gedung Nusantara II 17 November lalu, terkait pengelolaan, pembangunan, dan fasilitasi percepatan pembangunan wilayah Suramadu khusus KKJSM.

Mengingat, pembangunan rest area Tanean Suramadu yang dimulai sejak 2016 hingga saat ini belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Madura.

"Pembangunan di rest area Tanean Suramadu berbeda dari yang kita bayangkan sebelumnya. Bahkan saya apresiasi hasil pekerjaan yang dilaksanakan BPWS, khususnya untuk rest area Tanean Suramadu," ujar Syafiuddin di sela-sela sidak.

(Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin juga sidak ke flyover Sukolilo Labang)

Menurutnya, kendala yang dihadapi dalam pembangunan rest area Tanean Suramadu adalah banyaknya pejabat BPWS yang masih Pelaksana Tugas (Plt.). Mulai dari Kepala Bapel, Wakil Kepala Bapel BPWS, Sekretaris, Deputi Perencanaan, serta Deputi Pengendalian Pembangunan. Karena itu, ia mendorong agar struktur organisasi segera disempurnakan. "Pucuk pimpinan jangan Plt.," kata politikus PKB ini.

Bahkan, ia meminta kepada pimpinan Komisi V untuk menyurati Presiden agar para Plt. itu segera didefinitifkan. "Sehingga dapat mengeksekusi pekerjaan tidak dengan gamang, dapat melaksanakan inovasi, dan torobosan secara maksimal," tutur Syafiuddin.

Ia berharap, ke depan pemerintah pusat memberikan perhatian lebih kepada masyarakat Madura. Terlebih, populasi masyarakat Madura 8-9 persen dari populasi nasional. "Artinya, ini bagian dari kekuatan Indonesia. Sentuhan dari pusat terkait pembangunan fisik seperti infrastruktur ataupun sumber daya manusia (SDM) sangat penting agar masyarakat Madura maju," ucapnya.

Dalam kesempatan ini, Syafiuddin juga berpesan kepada BPWS tidak hanya melakukan percepatan pada infrastruktur, namun juga peningkatan SDM Madura.

"BPWS itu perlu memikirkan serta merencanakan peningkatan SDM Madura, seperti pengembangan BLK. Bisa saja bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, sehingga masyarakat Madura siap menyambut revolusi industri 4.0," tegasnya.

Sementara Plt. Deputi Pengendalian BPWS Ir. Hadi Roseno, M.Sc membenarkan bahwa yang menjadi kendala saat ini karena posisi pimpinan di BPWS rata-rata Plt. semua, sehingga tak leluasa mengambil kebijakan.

"Kita meminta secepatnya didefinitifkan para pimpinan, agar dapat bekerja dengan tugas dan fungsinya," ujarnya (uzi/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News