Aksi demo di depan Pendapa Wahyawibawagraha, Selasa (21/1/2020).
JEMBER, BANGSAONLINE.com - Sekelompok warga yang mengatasnamakan dirinya Gerakan Reformasi Jember (GRJ) menggelar aksi unjuk rasa (unras) di depan Pendapa Wahyawibawagraha, Selasa (21/1/2020). Dalam aksi unras tersebut, para peserta aksi secara bergantian menyampaikan orasinya dan memaparkan segala persoalan yang dihadapi Jember sejak kepemimpinan Faida sebagai bupati. Mereka menilai kepemimpinan Bupati Faida gagal.
Sejumlah pamflet dipagikan para demonstran kepada warga yang melintas. Pamflet itu berisi informasi pencairan dana dari APBD 2018 senilai Rp 570 juta yang diterima tunai oleh Abdul Rochim, suami Bupati Faida, dengan dalih untuk Yayasan Rumah Sakit Bina Sehat.
Baca Juga: Gelar Patroli, Satpol PP Jember Pastikan Tempat Hiburan Malam Tak Beroperasi saat Ramadan
Para pengunjuk rasa juga menyorot konflik kepentingan, lantaran masuknya Bupati Faida dalam tim Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang bertugas melelang proyek Pemerintah Kabupaten Jember.
Mereka pun mendesak kepada Mendagri melanjutkan pemeriksaan khusus yang terbit pada 11 Oktober 2019 dengan merekomendasikan pencabutan 30 Peraturan Bupati dan 17 Surat Keputusan Bupati.
"Kami juga mendesak Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit investigatif atas potensi kerugian keuangan negara akibat kesalahan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Kabupaten Jember sejak tahun 2019," kata Korlap Aksi Kustiono Musri di sela aksinya.
Baca Juga: Sambut Ramadan, Pj Gubernur Jatim Gelar Pasar Murah di Jember
Demonstran juga mendesak lembaga penegak hukum menyelidiki pengadaan barang dan jasa yang disinyalir melibatkan Bupati Jember bersama sejumlah kroni-kroninya.
Suasana unjuk rasa sempat memanas, karena demonstran merasa terganggu dengan pengeras suara dari dalam pendopo. Mereka mengancam akan masuk ke pendopo. Seketika ancaman itu membuat pengeras suara dari dalam rumah dinas bupati itu berhenti.
"Karena Bupati Faida selalu memaksakan kehendak. Itu uang rakyat, bukan uang pribadinya. Tapi, tidak ada ruang bagi rakyat untuk terlibat merencanakan alokasi anggaran pembangunan," tudingnya.
Baca Juga: Menteri PPPA Bahas Stunting di Jember
Ia mengungkapkan, keterlambatan APBD terjadi sejak 2017, 2018, 2019, dan 2020 sekarang ini. Menurut Kustiono, hal itu menandakan Bupati Faida gagal mengemban amanah.
"Kami akan demo lagi hari Jumat ini dengan massa lebih besar. Dan akan terus bertambah sampai Bupati Jember lengser," ancamnya.
Diketahui, aksi demonstrasi berlangsung hingga tengah hari dan mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian. Suasana pun kondusif hingga para pendemo membubarkan diri, setelah melakukan aksinya. (ata/yud)
Baca Juga: Bupati Jember Ajak Warga tak Golput
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
