Sidang Praperadilan, Genpatra Minta Hakim Kabulkan Penyidikan Lanjutan Kasus Korupsi di BPPKAD

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Pengadilan Negeri (PN) Gresik menggelar sidang praperadilan yang diajukan Ketua LSM Gerakan Pemuda Nusantara (Genpatra) M. Ali Murtadlo terhadap Kejari Gresik atas penanganan perkara kasus korupsi di BPPKAD, Jumat (7/2).

Sidang dengan hakim tunggal Putu Gede Hariyadi, S.H dihadiri kuasa hukum Pemohon, yakni Dita Aditya, S.H., dan Al Ushudi, S.H. dari AHP Law Office. Sedangkan dari Termohon (Kejari Gresik), dihadiri Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Dymas Adji Wibowo.

Dita mengungkapkan, praperadilan diajukan karena Kejari Gresik tidak memeriksa sejumlah pejabat dan lainnya yang diduga turut terlibat dalam pusaran korupsi di BPPKAD yang telah menyeret Mantan Plt. Kepala BPPKAD M. Muktar dan Mantan Kepala BPPKAD Andhy Hendro Wijaya yang sekarang menjabat Sekda Gresik.

Al Ushudi menyatakan, sejak berkas Andhy Hendro Wijaya dilimpahkan ke PN Tipikor, penyidikan kasus tersebut berhenti secara materiil.

"Termohon (Kejaksaan) juga setelah itu tak melanjutkan pemeriksaan terhadap Mantan Kepala BPPKAD Yetty Sri Suparyati dan Mantan Sekretaris BPPKAD Agus Pramono yang telah memulai pemotongan insentif pajak sejak 2014," tuturnya.

"Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan praperadilan ini, untuk menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Memerintahkan termohon melakukan penyidikan terhadap pihak yang diduga berkaitan dengan kekuasaan dan kewenangan jabatan yang berdasarkan fakta hukum Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Sby," jelasnya.

"Memerintahkan termohon untuk melakukan penyidikan terhadap perkara dugaan pemotongan dana insentif di BPPKAD Kabupaten Gresik Tahun 2014 sebagaimana fakta hukum Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 59/Pid.Sus- TPK/2019/PN. Sby," pungkasnya.

Atas pembacaan permohonan praperadilan itu, Dimas Adji Wibowo sebagai perwakilan termohon (Kejari) akan menyiapkan tanggapan. Ia juga meminta salinan fotokopi akte pendirian LSM Genpatra, namun tak dikabulkan Majelis Hakim.

"Meminta salinan tidak dikabulkan. Tapi bisa dipelajari, bisa dicatat, tak bisa dikopi," katanya.

Majelis Hakim juga menentukan jadwal sidang lanjutan. Senin (10/2) agenda jawaban termohon. Selasa (11/2) Replik, Rabu (12/2) Duplik, Kamis (13/2) Bukti Surat, dan Jumat (14/2) Saksi.

Selanjutnya Jumat (14/2) bukti tambahan sampai kesimpulan. Kemudian, Senin (17/2), putusan pukul 09.00 WIB. (hud/ns)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News