Dinkes dan BPBD Trenggalek Saling Menyalahkan Dalam Upaya Pencegahan Covid-19

TRENGGALEK, BANGSAONLINE.com - Saling tuding dan menyalahkan antara Dinas Kesehatan (Dinkes) dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Trenggalek terjadi saat rapat kerja dengan Komisi IV di ruang aula gedung DPRD Trenggalek, Senin (23/3). Rapat itu juga dihadiri OPD terkait, seperti Dinas Pendidikan dan RSUD.

Berawal dari pemaparan Rufianto, Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinkes Trenggalek. Dalam paparannya, ia menyatakan selama Dinkes telah melakukan sejumlah langkah begitu virus Corona merebak. Antara lain dengan melakukan penyemprotan disinfektan di tempat kerumunan orang, serta melakukan screening pencegahan Covid-19 di wilayah perbatasan Trenggalek.

"Kita saat itu langsung melakukan screening di wilayah perbatasan. Tujuannya untuk mendeteksi orang yang terpapar Covid-19 agar tidak sampai masuk ke Trenggalek. Sementara dari BPBD tidak pernah ada di lapangan, begitu pun dinas yang lain," kata Rufianto.

Ia juga mengeluhkan absennya dinas terkait dalam upaya pencegahan Covid-19 saat screening di wilayah perbatasan, sehingga menyebabkan upaya tersebut tidak efektif.

"Saya kasih contoh, untuk menghentikan kendaraan itu kan bukan kewenangan kami. Mestinya itu kewenangan petugas Dishub. Masak petugas Dinkes yang harus menghentikan kendaraan itu," cetusnya.

"Selain itu di kawasan perbatasan itu di mana petugas kami melaksanakan pencegahan, juga tidak disediakan tenda. Ini kan mestinya disediakan oleh BPBD. Tapi, ya itu tadi, petugas BPBD tidak ada satu pun yang ada di lapangan," ungkap Rufianto.

Ia mengungkapkan, screening dilakukan Dinkes di sejumlah titik perbatasan. Yakni perbatasan Trenggalek-Ponorogo, tepatnya berada di anjungan cerdas. Kemudian untuk perbatasan Trenggalek-Tulungagung tepatnya berada di Terminal Durenan Trenggalek.

Mendengar pernyataan seperti itu Joko Rusianto, Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek justru menyalahkan Dinkes yang menurutnya kurang koordinasi.

"Lha, salah sendiri mereka tidak ada permintaan tenda ke kita. Kalau ada permintaan, pasti kita beri dan pasti kita layani," sergahnya.

Joko berdalih, tidak adanya petugas BPBD di wilayah perbatasan itu bukan berarti para petugas BPBD tidak bekerja. Ia menyatakan, para petugas BPBD selama ini konsentrasi terhadap kemungkinan terjadinya banjir di beberapa titik di wilayah Kabupaten Trenggalek.

Selain itu, dirinya mengaku baru mendapat SK (Surat Keputusan) sebagai Kepala Pelaksana Harian Pencegahan Covid-19 Trenggalek baru dua hari yang lalu. Sementara kegiatan pencegahan di perbatasan telah dilaksanakan beberapa hari sebelumnya.

Namun demikian, Joko memastikan bahwa mulai hari ini (24/3), pihaknya akan menyiapkan tenda di wilayah perbatasan. "Sudah, sekarang begini, mulai besok (hari ini, red), saya pastikan tenda dari BPBD sudah terpasang di perbatasan," tandasnya.

Di sisi lain, melihat perang mulut tersebut, Mugianto selaku Ketua Komisi IV sekaligus pimpinan rapat berusaha mendinginkan suasana. Ia meminta agar masing-masing OPD tidak saling menyalahkan.

"Sekarang kita tidak usah saling menyalahkan satu dengan yang lain. Yang harus kita pikirkan sekarang, mari kita bersatu bersama-sama mencegah Covid-19 masuk ke Trenggalek," ujarnya.

Mugianto juga meminta ke depan masing-masing OPD meningkatkan koordinasi. Sehingga semuanya tidak dibebankan pada Dinkes ataupun BPBD.

"Semua pihak, dalam hal ini OPD terkait, harus intens melakukan koordinasi. Ini masalah serius, jangan kita ego sektoral. Lihat saja di Italia, ribuan orang tewas akibat Corona. Belum lagi sekarang di Surabaya dan Malang. Bahkan info terkini 514 orang Indonesia terpapar Covid-19 dan yang meninggal sudah 48 orang. Jadi ini masalah serius, jangan kita saling menyalahkan," tegasnya. (man/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News