Anggota DPRD Jatim Amir Aslichin Minta Anggaran Covid-19 Harus Geliatkan Ekonomi Desa

SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Anggota DPRD Jatim Achmad Amir Aslichin meminta agar anggaran untuk penanganan wabah Covid-19 bisa untuk membangkitkan ekonomi lokal masyarakat desa.

Karena itu diharapkan anggaran dari pemprov, pemkab, dan pemkot untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa yang bisa ditangani oleh desa, sebaiknya diberikan ke desa atau kelurahan.

Anggota Komisi B yang membidangi perekonomian ini menilai pemberian bantuan dampak Covid-19 harus tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Pengelolaan yang dilakukan desa atau kelurahan juga akan membangkitkan perekonomian masyarakat sekitar.

“Yang tahu persis jumlah dan siapa warga terdampak adalah pemdes dan pemkel. Sehingga pembagiannya akan efektif tepat sasaran dan merata,” cetus politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, di Sidoarjo, Selasa (21/4).

Pria yang akrab disapa Mas Iin ini mencontohkan, penyediaan barang maupun jasa yang bisa dilakukan oleh warga desa di antaranya masker. Warga desa yang berprofesi sebagai penjahit maupun warga yang bisa menjahit bisa diberdayakan fokus membuat masker.

“Kan malah lebih efektif dan menghasilkan untuk warga sendiri,” urai anggota DPRD Jatim asal Dapil Jatim II (Sidoarjo) ini.

Selain itu, lanjut Mas Iin, pembuatan hand sanitizer, face shield, dan tempat cuci tangan juga bisa diproduksi oleh warga sendiri. Termasuk penyediaan dan pemberian sembako bisa dibeli dari toko kelontong warga setempat.

Dengan cara itu, imbuhnya, warga bisa mendapatkan berkah dan keuntungan dari anggaran Covid-19. Sehingga ekonomi di desa tersebut bisa berjalan dan berkembang. Namun, yang terjadi saat ini ada tumpang tindih yang dilakukan oleh pemprov, pemkab/pemkot dan pemdes/pemkel. Seperti pengadaan masker dan sembako, serta pembagian dan penyalurannya.

Dia mengungkapkan, pemprov dan pemkab/pemkot membagikan masker dan sembako ke para pengguna jalan. Di sisi lain, masyarakat yang menaati imbauan tinggal di rumah (stay at home) dan work from home mendapatkan jatah masker dan sembako dari pemdes saja.

“Sedangkan yang tidak mengindahkan imbauan bisa mendapatkan dua atau lebih masker dan sembako. Ini kan ironi,” keluhnya.

Mantan anggota DPRD Sidoarjo ini menegaskan, saat ini pelaku ekonomi yang mendapatkan berkah anggaran Covid-19 kebanyakan para pengusaha menengah dan besar. Bahkan ada yang bukan warga kabupaten atau kota setempat.

Sementara pengadaan barang dan jasa tanpa melalui proses lelang dan tidak ada standar harga yang baku dikhawatirkan terjadi penyelewengan.

“Kemampuan pengawasan oleh DPRD sangatlah terbatas meski dibentuk Pansus ataupun Panja. Beda bila desa yang melakukan pengawasannya karena banyak sekali warga yang bisa mengawasi secara langsung,” pungkas Ketua DKW Garda Bangsa Jatim ini. (sta/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News