Persik Kediri Minta Subsidi atau Hak Komersial Klub Dinaikkan

Persik Kediri Minta Subsidi atau Hak Komersial Klub Dinaikkan Persik Kerdiri.

KEDIRI, BANGSAONLINE.com - menyikapi rencana PSSI yang bakal melanjutkan kembali Liga 1. Keputusan itu merupakan hasil rapat virtual yang digelar PSSI, Selasa (2/6) kemarin.

Presiden Klub Persik Abdul Hakim Bafagih memberikan sejumlah masukan jika kompetisi bergulir. Termasuk mempertanyakan komposisi pemain asing.

Baca Juga: Dua Kali Berkandang di Stadion Soepriadi Kota Blitar, Arema FC Belum Raih Kemenangan

Hakim mengatakan, pada dasarnya Persik tetap konsisten dengan penghentian total dan menggantinya dengan turnamen nonresmi. Namun, apabila PSSI memutuskan untuk melanjutkan , Bafagih menyatakan pihaknya siap mengikuti kebijakan tersebut.

“Jika pertimbangannya adalah untuk menyiapkan timnas U-20 dan kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun depan, kami akan mengikuti keputusan federasi,” kata Hakim, Rabu (3/6).

Namun sebelum diputuskan final, Hakim memberikan tiga masukan. Yang pertama, Persik meminta subsidi atau hak komersial klub dinaikkan menjadi Rp 1,2 - 1,5 miliar. Sebelumnya, subsidi yang diusulkan sebesar Rp 800 juta sekali pencairan.

Baca Juga: Laga Kandang Kedua Arema FC di Stadion Soepriadi Dijaga 671 Personel Gabungan

Mengenai usulan tersebut, Hakim mengaku sudah memiliki perhitungan. Dia melihat kapasitas stadion di Indonesia rata-rata sebanyak 25.700 orang. Jika terisi setengah dengan harga tiket normal sebesar Rp 50 ribu, hitung-hitungan pemasukan berkisar Rp 9,6 miliar. “Jika dibagikan dalam delapan bulan, ketemunya jadi Rp 1,2 miliar. Itu hitungan kami,” ungkapnya.

Yang kedua, Hakim meminta PSSI mendorong Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Itu terkait dengan kebijakan relaksasi pajak bagi pelatih dan pemain. “Pajaknya 20 persen dan bisa lebih. Ini akan menjadi beban besar bagi klub,” ujarnya.

“Di masa pandemi Covid-19, kata Hakim, pemerintah sudah memberikan relaksasi pajak kepada seluruh industri. Tapi, khusus industri sepak bola, relaksasi belum diberikan. Sementara Presiden Jokowi memberikan atensi besar ke sepak bola Indonesia. Di saat kondisi seperti ini (pandemi), akan sangat repot bila relaksasi tidak diberikan,” tandasnya.

Baca Juga: Arema FC VS Dewa United di Stadion Supriyadi Kota Blitar, Polisi Terjunkan 816 Personil

Usulan ketiga adalah renegosiasi kontrak pemain dan pelatih. Menurut Hakim, nominal kontrak yang sudah diterima pemain sebesar 40 persen. “Nah, sisanya sebesar 60 persen, perlu negosiasi kembali. Itu wajar dilakukan. Seluruh sektor industri juga melakukan hal yang sama,” ujarnya.

Jika renegosiasi tidak dilakukan, Hakim khawatir klub-klub mengalami kesulitan finansial di musim-musim mendatang. Dan jika urgensinya adalah kepentingan timnas, Kemenpora bisa ikut andil dalam penyelenggaraan kompetisi.

“Di luar usulan tersebut, Persik menyetujui kompetisi lanjutan disentralkan di Jawa dan tanpa degradasi. Tapi yang perlu dipertimbangkan juga adalah akomodasi klub-klub luar Jawa. Seperti penginapan mereka apakah ditanggung atau tidak. Kalau bagi kami (klub di Jawa) tidak masalah,” ujarnya.

Baca Juga: Segini Harga Tiket Arema FC Vs Dewa United di Stadion Supriyadi Kota Blitar

Terakhir, Hakim menyatakan PSSI perlu menegaskan soal komposisi pemain asing. “Karena beberapa pemain asing kami untuk saat ini dilarang negaranya datang ke Indonesia sebelum pandemi berakhir,” katanya sembari meminta PSSI memberikan perlindungan hukum agar tidak jadi persoalan antara klub dengan pemain dan pelatih.(uji/dur)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO