Kondisi Kantor Balai Desa Lajing saat digeruduk oleh warganya terkait penyaluran Dana Desa (DD), Jumat (19/6/2020).
BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Warga Desa Lajing, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan melakukan aksi demo di Kantor Balai Desa Lajing, Jumat (19/6/2020).
Dalam aksi yang didominasi oleh ibu-ibu ini, mereka meminta kejelasan kepada Kepala Desa Lajing, perihal tidak meratanya penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).
Baca Juga: Tuntutan Warga Batah Barat Bangkalan saat Datangi Inspektorat
"Seharusnya BLT DD diberikan kepada seluruh KK yang ada di Desa Lajing, seperti yang terjadi di Jakarta dan sesuai dengan pidato Presiden Jokowi," ujar salah satu peserta aksi.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Desa Lajing, Shohib menjelaskan bahwasanya terdapat kesalahpahaman oleh warga terkait penyaluran BLT DD. "Mereka melakukan demo karena penyaluran BLT DD ini tidak merata menurut mereka," ujarnya kepada BANGSAONLINE.com, Jumat (19/6/2020).
Menurut Shohib, pihak desa jelas tidak bisa memenuhi keinginan para pendemo yang meminta seluruh warga diberi BLT DD. Pasalnya, Dana Desa Lajing hanya sebesar 1 miliar 100 juta rupiah. Sedangkan sesuai dengan juknis dan aturan dari Kementerian Desa, BLT DD hanya bisa dialokasikan maksimal 30 persen dari dana desa.
Baca Juga: Kukuhkan Perpanjangan Masa Jabatan Kades, Pj Bupati Wanti-Wanti soal Pencairan Dana Desa
Oleh sebab itu, BLT DD di Desa Lajing hanya mampu mengakomodir 182 KK dari total 3.000 KK yang ada di Desa Lajing.
"Kalau mereka meminta untuk disamaratakan, berarti 600 ribu rupiah dikali 3 bulan pencairan totalnya sebesar 1,8 juta rupiah per KK, kemudian dikalikan 3.000 KK yang ada, hasilnya 5 miliar 400 juta rupiah. Sedangkan Dana Desa Lajing hanya ada 1 miliar 100 juta rupiah," jelasnya.
"Jadi mereka menganggapnya setiap KK menerima bantuan. Mengutip dari penggalan pidatonya Pak Jokowi yang diedit, yang cuma diambil bagian 'semua KK dapat' saja," ungkapnya.
Baca Juga: Lantik 2 Kepala Desa PAW, Begini Pesan Pj Bupati Bangkalan
"Ini hanya kesalahpahaman saja. Cuman, memang ada unsur politiknya juga. Maklum, sudah mendekati pilkades," ujarnya.
Dalam aksi ini, Kapolsek Arosbaya Iptu Fery Riswantoro menjadi penengah antara warga dengan pihak kepala desa. Iptu Fery berkoordinasi dengan pihak Muspika untuk melakukan mediasi, sehingga kesalahpahaman antara warga dengan kepala desa bisa diselesaikan secara kekeluargaan.
"Hasil kesepakatan tadi, kami mengajak perwakilan warga untuk bisa mediasi agar tidak terprovokasi. Dijadwalkan, kami akan bertemu kembali Senin (22/6) depan jam 8 di balai desa," pungkasnya. (ida/uzi/zar)
Baca Juga: Tingkatkan Tata Kelola Administrasi dan Keuangan, BKAD Bangkalan Gelar Bimtek untuk Aparatur Desa
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
