Hearing DPRD dengan pihak Gudang, OPD, dan APTI.
PROBOLINGGO, BANGSAONLINE.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau hearing dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sejumlah gudang tembakau, APTI, dan perwakilan Kementerian Pertanian, membahas polemik tembakau petani yang tak terbeli sejumlah gudang.
Ada tiga perwakilan gudang yang datang dalam hearing itu, di antaranya dari CV Sadana pemasok ke PT Sampoerna, PT Gudang Garam, dan CV. Jaya Abadi pemasok ke PT. Djarum. Namun, ada 4 gudang yang tidak datang alias mangkir.
Baca Juga: Paguyuban Petani Tembakau se-Madura Siap Menangkan Khofifah-Emil dengan Suara 90 Persen
Hearing itu menghasilkan 7 rekomendasi yang harus dijalankan Bupati Probolinggo Hj. Tantriana Sari, S.E. melalui OPD terkait, yakni pertama, DPRD akan membuat perda tata niaga pertembakauan karena tiap tahun terjadi persoalan pembelian tembakau petani.
Sebab, luas areal tanam tahun ini mencapai 9.000 ha lebih dan menghasilkan sekitar 13.000 ton lebih tembakau. Karena itu, dewan menilai persoalan tembakau menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga perlu membuat perda tata niaga pertembakauan.
"Kedua, untuk melindungi petani agar tengkulak atau pabrikan tidak selalu mengambil posisi yang membuat para petani ketergantungan kepada tengkulak. Maka DPRD juga merekomendasikan agar pemkab segera menerbitkan surat edaran tentang harga tembakau paling rendah disesuaikan BEP/BPP biaya pokok produksi, harapannya jauh di atas BPP," ujar Ketua DPRD, Andi Suryanto kepada wartawan.
Baca Juga: Ratusan Kelompok Tani Tembakau di Blitar Dapat Bantuan Alat Senilai Rp2 Miliar dari DBHCHT
Ketiga, lanjut Andi, pihaknya merekomendasikan agar gudang segera dibuka. "Keempat, gudang mengutamakan tembakau lokal dan tidak boleh mengambil tembakau luar sebelum tembakau lokal habis. Terakhir, gudang buka di saat yang tepat, dan tutup di saat yang tepat pula," tegasnya.
Dari hasil hearing tersebut disepakati jika beberapa gudang seperti Gudang Garam (GG) akan buka Jumat (4/9) lusa. Hal itu diutarakan langsung oleh Supervisor Gudang Garam Paiton, Boy Jonathan.
"Ya, kita sepakat Jum'at (4/9) depan buka. Harga kita lihat nanti, kan semua tergantung kualitas tembakau. Rencananya, kita ambil sekitar 2.000-2.500 ton," tegasnya.
Baca Juga: Tingkatkan Kesejahteraan Petani, BPN Kabupaten Probolinggo Gelar Pelatihan
Dari hearing itu, ada 4 perwakilan gudang yang justru tidak hadir. Namun, DPRD berencana akan mendatangi langsung pihak gudang yang dinilai mangkir tersebut.
"Bagi gudang yang tak datang undangan hari ini, kita berinisiatif akan mendatangi langsung ke gudang masing-masing bersama OPD dan APTI," ujar Ketua Komisi II, Sugito.
Sementara, Hafiluddin Faqih, anggota dewan asal Dapil Paiton, Pakuniran, dan Kotaanyar bersuara lantang jika saat ini banyak petani tembakau terpuruk. Keterpurukan petani disebabkan terkait gudang yang tak buka.
Baca Juga: Pemkab dan DPRD Probolinggo Bahas LKPJ Bupati 2023
"Ini keluhan dari masyarakat terkait harga yang tidak layak. Ketika panen awal, harga tinggi. Namun, ketika tembakau sudah mulai bagus, turun drastis. Selain itu, keluhan lain adalah soal adanya peraturan perda terkait perlindungan petani, ada tembakau dari luar masuk. Tolong tembakau di Kabupaten Probolinggo diutamakan. Kalau tembakau di Probolinggo sudah tidak ada, silakan ambil di luar," tegasnya berapi-api ke sejumlah perwakilan gudang tembakau. (ndi/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
