Komisi V DPR RI Cecar BP BPWS , Pertanyakan Alokasi Anggaran untuk Pengadaan Lahan yang Begitu Besar

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Kepala Badan Pelaksana (BP) Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS), Ir. Achmad Herry Marzuki, dicecar oleh anggota Komisi V DPR RI, khususnya oleh anggota dari Dapil Jawa Timur. Sebab, BP BPWS selama ini dianggap belum mampu melakukan percepatan pembangunan ekonomi Madura sesuai dengan amanat Perpres 27 tahun 2008. Bahkan, investor yang masuk ke pulau Madura nihil.

Kritikan ini disampaikan oleh anggota Komisi V DPR RI di antaranya Ir. H. Sigit Sosiantomo (PKS), Sumail Abdullah (Gerindra), dan Dr. Gatot Sudjito, M.Si (Golkar) saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BP BPWS, BMKG, dan Basarnas di Gedung Komisi V DPR RI, Senin (21/9/2020).

Sumail Abdullah yang berasal dari Dapil Jawa Timur III (Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo), meminta BPWS berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah, utamanya terkait peningkatan pembangunan infrastruktur jalan agar tidak sampai tumpang tindih.

(Sumail Abdullah)

Sementara Gatot Sudjito, mempertanyakan anggaran pengadaan lahan kawasan strategis di Madura yang begitu besar, hingga Rp 88 miliar dari pagu anggaran BP BPWS sekitar Rp 156 miliar.

"BPWS harus mampu mengundang datangnya investor ke Pulau Madura, jangan sampai hanya fokus terhadap pengadaan lahan, mencari, dan membeli lahan atau tanah, seakan-akan targetnya lahan begitu penting. Padahal amanat BPWS mendapatkan investor datang, membangun Madura. Sehingga Madura bukan hanya maju, tetapi sejahtera dan makmur masyarakatnya," jelasnya.

Sedangkan Ir. Sigit Sosiantomo berharap BPWS bisa menjadi triger atau pemicu pembangunan infrastruktur jalan Madura. Menurutnya, saat ini akses jalan nasional Madura sangat sempit. Hal ini diperparah dengan adanya pasar tumpah di Tanah Merah.

(Ir. Sigit Sosiantomo)

Sigit mengakui saat ini anggaran di BPWS sekitar Rp 156 miliar sangat kecil. "Anggaran perlu ditambah sampai Rp 500 miliar agar masyarakat Madura jadi makmur dan sejahtera," pinta Sigit Kepada Hamka B. Kady (Golkar), salah satu anggota Banggar DPR RI.

Merespons hal itu, Kepala BP BPWS Ir. Achmad Herry Marzuki mengakui saat ini belum ada investor datang ke Madura. "Bahkan saya sudah menanyakan kepada empat bupati Madura, bahwa sampai saat ini memang belum ada investor datang ke Madura," jelasnya.

"Saat ini kita lagi berjuang, bagaimana ada satu investor masuk ke Madura, agar dapat membangun Madura. Sudah ada beberapa investor yang sudah datang ke BPWS, bahkan ada 20 investor yang sudah berminat, hanya saat ini sedang melakukan pengkajian, dan juga sudah ada yang mengajukan proposal," paparnya.

Terkait tumpang tindih pembangunan jalan antara BPWS dengan pemeritah pusat atau pemerintah daerah, Herry mengatakan akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah.

"Memang anggaran pembangunan Madura dibutuhkan 80 persen dari sumber investor, sementara 20 persennya dari anggaran APBN dan APBD," pungkasnya. (uzi/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News