H. Syafiuddin: Kementerian PUPR Jangan Gamang Gelontorkan Anggaran dan Program ke Madura

BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Anggota Komisi V DPR RI H. Syafiuddin, S.Sos., meminta Kementerian PUPR melalui balai besar atau balai pelaksanaan yang ada di Jawa Timur tak ragu menggelontorkan anggaran untuk pembangunan Pulau Madura. Hal ini disampaikan Syafiuddin di hadapan Ir. Achmad Subki perwakilan dari BBPJN VII, Muhammad Reva dari BPPW, Suparman dari BP3, Mohammad Rizal dari BPWS, dan Dodi Priyono dari BP2JK Jawa Timur yang melakukan kunjungan ke Desa Basanah, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan.

Kunjungan perseorangan sekaligus survei lokasi serta monitoring dan evaluasi program APBN TA 2020 ini juga dihadiri oerwakilan Kepala Desa se-Madura.

Syafiuddin meminta agar pembangunan infrastruktur, utamanya pembangunan jalan diprioritaskan, karena menjadi kunci kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Madura.

"Investor tidak mungkin bisa menginvestasikan modalnya ke Pulau Madura kalau infrastruktur jalan masih seperti ini," ujarnya dalam sambutannya di Balai Desa Basanah, Rabu (30/9/2020).

Karena itu, ia meminta kepada Kementerian PUPR melalui balai besar atau balai pelaksanaan yang ada tidak gamang untuk menggelontorkan program kegiatan di Madura. "Kami siap menjadi garda terdepan untuk mengkomunikasikan ke berbagai elemen masyarakat, baik ke Umaro, Ulama, apalagi sejawat Blater," tandasnya.

"Tidak ada alibi lagi untuk memberikan program dan kegiatan dari kementerian atau investor untuk menanamkan modalnya ke Pulau Madura. Saat ini masyarakat Madura kompak," jelas politikus PKB ini.

Sementara perwakilan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jatim (BBPJN) VII, Ir. Achmad Subki mengapresiasi H. Syafiuddin atas undangan yang diberikan. "Dengan ini, kita dari balai dapat dapat tergugah," jelasnya dalam sambutannya.

Namun, ia meminta kepada masyarakat Madura menyediakan karpet merah terhadap program dan kegiatan dari Kementerian PUPR. Sebab menurutnya, selama ini masih ada penghambat yang membuat program-program dari pemerintah pusat sulit masuk ke Madura. Namun ia berjanji ke depan akan memproritaskan pembangunan Madura.

Sedangkan Jayus, Sekretaris Asosiasi Kepala Desa Bangkalan, menyambut baik kedatangan lima Kepala Balai dari Kementerian PUPR. Sebab, selama ini tidak pernah diadakan pertemuan seperti ini.

Ia mengakui, program dari Kementerian PUPR selama ini masih sangat minim. Bahkan, hampir tidak ada pembangunan infrastruktur di Madura. (uzi/zar/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News