![Tak Terima Dituduh Tempati Tanah Wakaf, Warga Gudo Jombang Lapor Polisi Tak Terima Dituduh Tempati Tanah Wakaf, Warga Gudo Jombang Lapor Polisi](/images/uploads/berita/700/ce93a3a416a837852d6b225aa461943d.jpg)
Karena masalah tidak selesai, Sampurno kemudian melaporkan Suwoko ke polisi karena dugaan penyerobotan tanah milik orang tuanya.
"Dasar pelaporan penyerobotan karena saya punya dasar sertifikat, karena kita sebelumnya dilaporkan ke desa dan kecamatan. Tanggal 7 Januari 2021 kita masukkan dumas sudah dimediasi lalu kita tingkatkan ke LP beserta barang bukti," paparnya.
Dari permasalahan tersebut, pihak BPN melakukan pengukuran tanah miliknya, dan hasilnya pembangunan Masjid Al Hidayah memakan tanah milik Suwaji dan akhirnya pihak BPN memberikan patok batas tanah di dalam pembangunan masjid.
"Tanggal 1 Maret 2021, pihak agraria ngukur di lahan ini dan memberikan patok," pungkasnya.
Terpisah, Kepala Desa Pucangro, Karen mengaku kebingungan menghadapi permasalahan di desanya. Menurutnya, sudah dilakukan musyawarah, namun ternyata masih ada pelaporan ke polisi. Dia mengaku tidak mengetahui kejelasan soal sertifikat yang dipermasalahkan karena pada waktu itu dia belum menjabat menjadi kepala desa.
"Saya sendiri bingung kemarin itu, sudah musyawarah, tiap waktu mau pembangunan juga sudah musyawarah. Saya bingungnya itu kok ada laporan ke polres, terus kemarin diukur lagi. Makanya dari kemarin saya bingung masalahnya apa sampai dari BPN datang ngukur," ujarnya saat ditemui di Kantor Kecamatan Gudo.
Diketahui kades, jika yang dilaporkan merupakan pihak ketua panitia pembangunan masjid, dia menjelaskan jika uang pembangunan masjid bersumber dari swadaya masyarakat sekitar.
"Untuk saat ini Pak Suwoko sebagai ketua panitia pembangunan masjid. Anggaran dari swadaya masyarakat," ungkapnya.
Kades berharap agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan karena menyangkut paut dengan fasilitas umum dan keagamaan.
"Mungkin kita saling memaafkan, mungkin masalah ini jangan sampai dilanjutkan, karena kita bermasyarakat di dusun, sedangkan yang dipermasalahkan tempat ibadah fasilitas umum. Jadi kalau bisa berhenti sampai di sini kita mediasi secara kekeluargaan," pungkasnya. (aan/zar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News