Audiensi dengan Sejumlah LSM, Pimpinan DPRD Pasuruan Jelaskan Mekanisme Usulan Pokir

PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan menggelar audiensi dengan sejumlah LSM, di antaranya LSM LIRA, LSM Kipas, dan LSM Jimat, Rabu (09/06). Ada sejumlah hal yang ditanyakan LSM pada kesempatan tersebut, salah satunya usulan pokir (pokok pikiran) Anggota DPRD Pasuruan.

Mereka menduga, para anggota dewan ikut bermain program-program usulan rakyat tesebut. Modusnya, dengan menentukan rekanan pelaksana pada ratusan paket pekerjaan yang muncul dari pokir.

Hal ini sebagaimana disampaikan Bupati LIRA, Ayik Suhaya. Menurutnya, DPRD seharusnya mengawasi pelaksanaan program-program pokir yang dibiayai oleh uang rakyat, bukan malah ikut-ikut hal-hal teknis, misalnya dengan menunjuk rekanan pelaksana.

"Seharusnya DPRD melakukan pengawasan agar penggunaan anggaran kegiatan program tersebut bisa memberikan manfaat bagi masyarakat," jelasnya.

Senada disampaikan Maulana, mewakili LSM Kipas. Ia bahkan mengusulkan agar seluruh wartawan dan LSM se-Pasuruan kompak bersatu membentuk tim pengawas proyek. "Minimal di tiap desa ada tim pengawas proyek dari wartawan dan LSM," tuturnya.

Terkait hal ini, Ketua DPRD Pasuruan M. Sudiono Fauzan menjelaskan mekanisme pengusulan program baik dari jalur eksekutif maupun perlemen sejatinya sudah diatur di Permendagri Nomor 86 tahun 2017.

Ia mengatakan, bahwa pokok-pokok pikiran anggota DPRD merupakan aspirasi masyarakat yang berasal dari jaring aspirasi saat reses maupun forum lain. Selanjutnya anggota dewan memperjuangkan usulan tersebut di pembahasan RAPBD.

"Hal ini sesuai Pasal 55 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," katanya.

"Dewan sebatas mengusulkan program dari masyarakat (saat reses) untuk diperjuangkan di APBD. Sedangkan untuk eksekusi pelaksanaan dan penentuan rekanan ditangani oleh masing-masing OPD," ujar politikus PKB ini.

Keterangan yang sama disampaikan oleh Ketua Komisi II Joko Cahyono. Dirinya mengatakan aspirasi masyarakat yang ditampung oleh anggota dewan di masing-masing cukup diaktualisasikan di APBD. Sedangkan mekanisme selanjutnya dilakukan oleh pemkab melalui OPD terkait.

"Yang jadi masalah sekarang bila ada anggota dewan yang ikut dalam proses pengerjaan atau jadi kontraktor perlu mendapat teguran.Ttentunya harus ada bukti kuat keterlibatan oknum tersebut agar bisa di proses di BK DPRD," jelas Joko.

Sementara Syaifulloh Damanhuri, Ketua Komisi III menuturkan bahwa masing-masing anggota dewan memang punya kuota usulan program maupun bantuan hibah. "Hanya saja begitu usulan masuk di fraksi melalui website SIPD yang disediakan oleh bappeda, usulan tersebut kadang berbenturan dengan usulan dinas. Dampaknya bila ada dua usulan yang sama, maka salah satu harus dibatalkan. Padahal wadah usulan tidak sama, dari eksekutif melalui jalur musrenbang, sedangkan anggota dewan dari pokir, faktanya tidak bisa direalisasi," bebernya. (*/hab/par)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News