Resah Adanya PPKM Darurat, Puluhan PKL Jombang Demo: Lama-lama Kami Bisa Mati Karena Stres

JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Merasa resah dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, puluhan pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Jombang melakukan aksi demo di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar, Kamis (15/07/21).

Dalam aksinya, para PKL menenteng berbagai poster yang bertuliskan di antaranya, "PKL butuh solusi gak butuh surat edaran", "Mana Bansos PKL", "Mending Mati Covid Timbang Mati Kaliren Anak Bojoku" (Mending meninggal Covid daripada meninggal kelaparan anak istri saya, red)".

Salah satu PKL, Asnan Setiawan mengatakan, bahwa aksi yang dilakukan hari ini untuk menuntut janji bansos yang hingga saat ini belum cair. Kedua, menuntut PPKM Darurat segera diakhiri.

"Bansos itu sampai sekarang belum cair, padahal sudah didata sejak tahun 2020. Janji sudah berulang kali. Dulu katanya bulan ini cair, tapi nggak cair-cair. Tujuan kami ke sini untuk menanyakan," ujarnya.

Dikatakan Asnan, dirinya merasa sangat keberatan dengan kebijakan PPKM darurat. Ia meminta kepada pemerintah untuk tidak memperpanjang PPKM.

"Para PKL menuntut kebijaksanaan, bukan kebijakan. Kami berpesan, saat membuat kebijakan, kami mohon pihak paling dirugikan diikutsertakan," tegasnya.

Di lokasi sama, Koordinator Aksi PKL Joko Fatah Rachim mengungkapkan, bahwa PKL dari keseluruhan di Kabupaten Jombang yang terwakili sudah resah dengan adanya PPKM Darurat. Sebab, pemda selama ini tidak memberikan solusi kepada mereka yang terdampak.

Apalagi, kata Fatah, pemerintah menerapkan PPKM darurat tanpa adanya sosialisasi. "Sebelum surat edaran dikeluarkan itu harusnya ada sosialisasi dulu kepada masyarakat, bentuknya seperti apa. Itu pun dirembuk, tidak langsung dimunculkan, langsung ada penerapan bahwa tidak boleh jualan sampai pukul 20.00 WIB," tuturnya.

"Saya juga berjualan. Puasa tutup total, baru berjualan sebentar tahu-tahu darurat diberlakukan tidak boleh jualan sampai pukul 20.00 WIB," keluh Fatah.

Fatah menyayangkan sikap pemda yang menerapkan kebijakan tanpa memberikan solusi kepada yang terdampak. "Mereka (PKL, red) berjuang menghidupi nafkah keluarga. Lha inilah, harusnya pemerintah memperhatikan itu," cetusnya.

"Ini seharusnya bansos yang untuk pedagang atau masyarakat yang terdampak PPKM langsung dikeluarkan. Bukan hanya seperti itu, ditutup semuanya. Lama-lama matinya bukan karena Covid-19, tapi karena stres," tegasnya.

"Kalau memang hal itu dikeluarkan tiap bulan untuk jatah mereka, ataupun yang akan disalurkan, segeralah salurkan bansos itu," imbuh Fatah.

Sementara, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Jombang, Bambang Nurwijayanto mengatakan, jika pihaknya akan menyampaikan aspirasi para PKL kepada pimpinan.

"Hasil ini akan kami laporkan ke pimpinan. Untuk bansos saat ini masih dalam tahap administrasi," pungkasnya. (aan/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News