Jawab PU 7 Fraksi DPRD, Bupati Gus Yani Siap Tindaklanjuti untuk Perbaikan Pemerintah Gresik Baru

GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengar jawaban Bupati Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) atas Pandangan Umum (PU) Fraksi terhadap rencana akhir RPJMD Gresik 2021-2026.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Ahmad Nurhamim, didampingi Nur Saidah, dan Mujid Riduan, Bupati Gus Yani memberikan jawabannya atas pandangan umum 7 fraksi, yakni FPKB, FPG, FGerindra, FNasdem, FPD, dan FAP melalui virtual.

Bupati mengaku siap menindaklanjuti masukan DPRD untuk perbaikan Gresik di bawah pemerintahan Gresik Baru. "Terima kasih atas apresiasi 7 Fraksi atas masukan dan saran dalam RPJMD Gresik 2021-2021 untuk perbaikan Pemerintah Gresik Baru," ucap Gus Yani.

Menurut bupati, terhadap PU FPKB, dan FPDIP bahwa program prioritas tertuang dalam Nawakarsa sebagai titik ungkit pembangunan menuju Gresik Baru.

"Dengan mekanisme budget follow program maka prioritas anggaran akan kita optimalkan pada program-program Nawakarsa untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan Gresik yang nyata," katanya.

Dikatakan, dalam meningkatkan kinerja aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, sebagai langkah kunci untuk mewujudkan good and clean governance merupakan komitmen bersama.

"Untuk mewujudkan hal tersebut pengembangan sumber daya aparatur dilakukan dengan mengedepankan merit system, mengoptimalkan dan berinovasi dalam 8 area reformasi birokrasi, dan penguatan manajemen talenta," jelasnya.

Terkait proyeksi Dana Insentif Daerah (DID), kata Gus Yani, akan dioptimalkan berdasarkan target kinerja yang menjadi alokasi perhitungan mulai dari opini keuangan hingga inovasi pemerintah daerah.

"Jawaban ini sesuai dengan pandangan umum fraksi PKB, optimalisasi peran BUMD untuk mendukung pembangunan Gresik akan dioptimalkan dan dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2021-2026," terangnya.

Pada kesempatan itu, Gus Yani mengucapkan terima kasih atas apresiasi Fraksi PKB yang diberikan untuk penanganan dan pengendalian banjir Kali Lamong.

"Kita bersama akan terus berjuang untuk mengentaskan permasalahan Kali Lamong dengan program Gresik Bebas Banjir," katanya.

Kemudian terkait pengembangan akhlakul karimah yang merupakan strategi pembangunan multidimensi sehingga perlu melibatkan aktor pembangunan secara inklusif mulai dari kiai, habaib, masyayikh, santri, pondok pensantren, lembaga keagamaan, dan berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya. Pemerintah daerah akan merangkul seluruh elemen untuk pembangunan Gresik Baru seutuhnya.

Menanggapi pandangan umum Fraksi Gerindra terkait keselarasan dan konsistensi RPJMD terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dilaksanakan, Gus Yani menyatakan bahwa pemerintah telah melalui proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan yang dilaksanakan mulai tahapan rancangan awal (ranwal) hingga rencana akhir (rankhir).

"Terkait pengembangan industri 4.0 memiliki titik ungkit dalam pengembangan teknologi informasi memunculkan era digital dengan grand scenario pemanfaatan internet of thing," tuturnya.

Di mana, lanjut bupati, Kabupaten Gresik harus mengambil bagian perkembangan ini sebagaimana telah dirumuskan dalam RPJMD melalui program prioritas seperti koridor investasi Gresik, pengembangan Gresik Jagoan melalui inkubasi bisnis start up pelaku usaha muda, maupun pengembangan creative hub dan coworking space (lingkup bisnis dan industri kreatif), serta pengembangan Gresikpedia, satu data kemiskinan (lingkup pelayanan publik).

Selanjutnya, peningkatan belanja modal dan penurunan belanja operasi merupakan komitmen bersama untuk mewujudkan APBD yang efektif dan efisien.

"Berbagai program prioritas yang terkait dengan belanja modal antara lain Gresik Bebas Banjir, transportasi terpadu, pembangunan teknopark berbasis minapolitan, pengembangan teknologi dan informasi one data, one portal, dan open access di Gresik Akas, optimalisasi aset pemda, revitalisasi Eekowisata dan sebagainya," bebernya.

Dijelaskan bupati, dalam RPJMD tercantum kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah, peningkatan proyeksi pendapatan daerah menjadi kesepahaman bersama untuk dioptimalkan.

"Berbagai inovasi pendapatan daerah telah dirumuskan meliputi pemanfaatan aset Daerah, pengembangan kerja sama investasi (sektor swasta, BUMN, maupun BUMD), pembiayaan multisektor sehingga sumber pendapatan tidak hanya dari intensifikasi dan ekstensifikasi pajak maupun retribusi daerah," paparnya.

"Adapun proyeksi pendapatan, disusun berdasarkan tren realisasi pendapatan selama periode terakhir dengan mempertimbangkan potensi, perkembangan pandemi Covid-19, dan siklus bisnis daerah," sambungnya.

Kemudian terkait industri 4.0, dan pendidikan menanggapi Fraksi Golkar, Gus Yani menjelaskan bahwa pengembangan industri 4.0 memiliki titik ungkit dalam pengembangan teknologi informasi memunculkan era digital dengan grand scenario pemanfaatan internet of thing.

"Dalam konteks dunia pendidikan, Pemerintah Gresik akan mengembangkan smart society berbasis Gresik Kota Santri 4.0," jelasnya.

"Melalui program prioritas ini, pengembangan pemanfataan TI dalam pendidikan dasar akan ditingkatkan didukung interaksi digital yang sehat dan cerdas. Selain itu, diarusutamakan peningkatan infrastruktur pendidikan khususnya dalam pemenuhan perangkat teknologi, pengembangan akademi komunitas, serta dukungan pengembangan teknologi lainnya," imbuhnya.

Selain itu, Gus Yani menambahkan, pemenuhan pendidikan untuk penyandang disabilitas telah terintegrasi dalam program pengelolaan pendidikan yang ditujukan untuk pendidikan formal dan non formal. Selain itu, pemerintah daerah juga mendukung aksesibilitas penyandang disabilitas melalui program PKH inklusif menjangkau layanan dasar termasuk pendidikan.

Sementara terkait capaian akses air minum perpipaan dan non perpipaan mencapai 66,27 persen (perpipaan: 44,59 persen dan non perpipaan: 21,68 persen).

"Cakupan ini akan ditingkatkan hingga mencapai 80 persen. Hal ini menanggapi pandangan umum Fraksi PDIP Perjuangan," terangnya.

Pada akhir jawabannya, bupati menyebutkan, menghadapi pandemi Covid-19, pemerintah telah merumuskan rencana pemulihan ekonomi maupun pelayanan dasar.

Rencana pemulihan ekonomi secara strategis meliputi, mendorong investasi soft landing and exit strategy dalam pembiayaan pemulihan ekonomi di daerah, mendesain program pemulihan ekonomi berdasarkan kebutuhan usaha, baik menengah, besar, maupun mikro kecil, penguatan ekosistem digital, pemulihan sektor pariwisata daerah secara bertahap, fleksibilitas penggunaan dana desa dan APBD, serta penguatan jaminan sosial.

"Sedangkan dalam pelayanan dasar mencakup penguatan sistem dan sumber daya manusia pelayanan kesehatan, pemenuhan rantai dingin dan percepatan vaksinasi; serta penegakan protokol kesehatan," ujarnya.

"Kami mengucapkan dan meberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap seluruh pandangan umum 7 fraksi DPRD Gresik. Pandangan yang disampaikan merupakan bukti komitmen kita bersama untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang inklusif, partisipatif, dan berkualitas menuju Gresik Baru," pungkasnya. (hud/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News