Bangun KIHT, Pemkab Pamekasan Studi Tiru ke Kabupaten Soppeng

PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kabupaten Pamekasan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan (Sulsel), untuk belajar pengelolaan dan pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT), Senin (27/09) lalu.

Plh Sekda Pamekasan, Ajib Abdullah, yang memimpin rombongan mengatakan kedatangannya ke Kabupaten Soppeng untuk belajar dan melihat langsung teknis pengelolaan KIHT.

Pasalnya, tahun ini Pemkab Pamekasan melalui disperindag bakal memulai pembangunan KIHT sebagai salah satu upaya memberantas rokok ilegal dan meningkatkan mutu rokok lokal.

Ajib juga berharap Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) yang akan dibangun di Kabupaten Pamekasan menggunakan DBHCHT tersebut dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat menurunkan angka pengangguran.

Sekadar diketahui, Pamekasan merupakan kabupaten yang menerima DBHCHT paling besar di Pulau Madura. "Dengan luas area 30 ribu hektare, kemudian dapat menghasilkan 20 ribu ton tembakau per tahun, jadi hal itu menjadi pemicu tingginya alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT," terangnya kepada BANGSAONLINE.com, Rabu (30/9/2021).

Sementara Kepala Disperindag Kabupaten Pamekasan Achmad Sjaifiuddin yang ikut dalam kunker tersebut, menyampaikan progres pembangunan KIHT hingga tahun ini masih pada tahap penyelesaian dokumen perencanaan. Yakni seperti analisa lingkungan dan pembangunan infrastruktur dasar, yaitu pemerataan tanah dan lahan, kemudian pembangunan pagar, drainase, dan lainnya.

“Kemungkinan selesai nanti di tahun 2022, seperti bangunan ruang produksi, ruang mesin, laboratorium dan lain sebagainya,” tegasnya.

Turut dalam rombongan Pemkab Pamekasan yang melakukan kunjungan, Kepala Bappeda Taufikurrahman, Kepala Satpol PP Khusairi, Kepala Diskop UMKM Abdul Fata, Kepala DPUPR, Kabag Perekonomian, perwakilan DPRD, perwakilan Bea Cukai Madura, dan perwakilan pengusaha rokok.

Rombongan Pemkab Pamekasan disambut Wakil Bupati Soppeng Lutfi Halide beserta segenap jajaran dinas terkait. (pmk1/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News